Bisnis
·
20 November 2019 17:20

Menimbang Nasib Satgas 115 di Era Menteri Edhy

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Menimbang Nasib Satgas 115 di Era Menteri Edhy (269641)
searchPerbesar
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, saat memimpin penengelaman kapal pencuri ikan. Foto: Arifin Asydhad/kumparan
Keberadaan Satgas 115 mulai dipertanyakan setelah Susi Pudjiastuti tak lagi menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Ada kabar yang mengatakan Satgas 115 yang bertugas memberantas praktik illegal fishing itu akan dihentikan. Benarkah?
ADVERTISEMENT
Satgas 115 merupakan unsur penegak hukum yang dibentuk langsung oleh Presiden Joko Widodo lewat Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 pada 19 Oktober 2015. Alasan dibentuknya Satgas 115 adalah untuk mendukung kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan saat itu Susi Pudjiastuti memberantas habis praktik illegal fishing. Satgas 115 berisi gabungan dari Kementerian dan Lembaga seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI AL, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kepolisian, hingga Kejaksaan Agung.
Setelah ditinggal Susi, apakah Satgas 115 masih dianggap perlu oleh Menteri Kelautan dan Perikanan saat ini Edhy Prabowo?
"Nah Satgas 115 itu tinggal kita minta arahan selanjutnya seperti apa. Yang jelas selama ini belum ada aturan baru ya kita akan terus jalankan," ujar Edhy saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11).
ADVERTISEMENT
Edhy menjelaskan saat ini belum ada Perpres baru yang mengatur tentang Satgas 115 maka tugas Satgas 115 tetap dilanjutkan. Hanya saja apabila Satgas 115 dibubarkan, menurut Edhy Prabowo perang terhadap illegal fishing tetap dilanjutkan. KKP masih memiliki Ditjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang tugasnya memang menjaga wilayah laut Indonesia dari kapal maling ikan. Lalu apabila dirasa perlu bantuan, KKP akan berkomunikasi dengan TNI AL dan Kepolisian.
"Satgas 115 kan dibikin dalam rangka sulitnya memecah koordinasi antar eselon, antar lini. Bagi saya, enggak masalah kembali aja gimana harapannya. Kalau bagi saya secara pribadi enggak terlalu (sulit koordinasi)," imbuhnya.
Meski demikian, Edhy Prabowo mengakui ada beberapa arahan agar Satgas 115 dihapus saja. Namun dia belum berani berkomentar dan akan merapatkan soal ini dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B Pandjaitan.
ADVERTISEMENT
"Kami juga dapat arahan itu (dihapus), toh yang bikin dulu juga Pak Luhut, itu kami anggap untuk efek jera. Tapi efek jera harus ada lanjutannya apa. Karena itu kan ad hoc semacam panitia ad hoc. Tapi saya enggak mau ambil kesimpulan sejauh ini karena harus diyakini betul (diperlukan atau tidak)," tegasnya.
Sebagai catatan, Satgas 115 di era Susi Pudjiastuti dulu punya kontribusi besar dalam memberantas praktik illegal fishing. Tugas Satgas 115 lebih kepada menentukan target operasi penegakan hukum dalam rangka pemberantasan praktik illegal fishing.
Menimbang Nasib Satgas 115 di Era Menteri Edhy (269642)
searchPerbesar
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (tengah) mengikuti Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI di komplek Parlemen, Jakarta. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan
Misalnya menggelar Analisis dan Evaluasi (anev) terhadap kapal eks asing. Kegiatan anev dilakukan pada 1.605 kapal perikanan eks asing yang dimiliki oleh 187 pemilik dan seluruhnya beroperasi di wilayah Indonesia. Hasilnya, dari 1.605 kapal eks asing, 473 belum dianev sedangkan 1.132 sudah dianev. Sementara dari 1.132 kapal eks asing yang sudah dianev, 253 kapal diantaranya sudah diproses hukum dan 836 kapal diimbau deregistrasi. Sementara itu 43 kapal tergolong kapal angkut asing.
ADVERTISEMENT
Dari jumlah 836 kapal yang diimbau deregistrasi, 72 diantaranya sudah deregistrasi dan sudah keluar dari Indonesia, 58 kapal sudah deregistrasi tetapi belum keluar dari Indonesia, 358 kapal belum deregistrasi tetapi sudah keluar dari Indonesia (kabur), dan 348 kapal belum deregistrasi dan belum keluar dari Indonesia. Sedangkan posisi dari 43 kapal angkut asing, 24 diantaranya sudah keluar dari Indonesia dan 19 kapal angkut masih di Indonesia.
Dari kegiatan anev ditemukan fakta bahwa seluruh kapal objek anev melanggar ketentuan perundang-undangan terkait perikanan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kegiatan Anev juga mengungkap fakta bahwa kegiatan penangkapan ikan secara ilegal juga diikuti berbagai jenis tindak pidana lain seperti perdagangan orang, perbudakan, penghindaran pembayaran pajak, korupsi, pencucian uang, transaksi BBM secara ilegal, dan penyelundupan barang dan orang.
ADVERTISEMENT
Maka berdasarkan hasil anev, Satgas 115 menyimpulkan seluruh kapal eks asing melanggar aturan sehingga izin seluruh kapal eks asing yang beroperasi di Indonesia dicabut.
Yang terbaru, Satgas 115 berhasil menguak kejahatan yang dilakukan kapal jumbo maling ikan, MV NIKA. Kapal berbobot 750 Gross Tonage (GT) terbukti melakukan sejumlah pelanggaran seperti:
1. Alat tangkap MV NIKA dalam keadaan terbuka untuk digunakan (melanggar Pasal 38 jo. 97 ayat 1 UU Perikanan),
2. Ditemukan human slavery practice di atas kapal NIKA terhadap 10 ABK WNI yang dilaporkan berada di atas kapal,
3. Dimiliki oleh perusahaan yang sama dengan STS 50, kapal jumbo maling ikan yang juga berhasil ditangkap di era Susi Pudjiastuti.
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020