Larangan Ekspor Mineral RI Diseret-seret ke WTO, Jokowi: Kita Akan Lawan!

Presiden Indonesia Joko Widodo berbincang dengan para pemimpin dunia lainnya di KTT G20 di Roma, Italia, Sabtu (30/10). Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden

Kebijakan Indonesia melarang ekspor bahan mentah mineral tambang, banyak dipersoalkan sejumlah negara. Bahkan ada yang berupaya menyeret Indonesia, melalui gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

Menyikapi hal tersebut, Presiden Jokowi menegaskan akan melawannya. Pada saat yang sama, arah kebijakan untuk meningkatkan nilai tambah mineral tambang di dalam negeri, akan tetap dipertahankan.

“Jangan tarik-tarik kita ke WTO, gara-gara kita setop kirim raw material (bahan mentah). Dengan cara apa pun akan kita lawan,” kata Jokowi dalam seminar 'Kompas100 CEO Forum', Kamis (18/11).

Presiden Jokowi menceritakan, saat dirinya menghadiri KTT G20 di Roma, Italia, memang banyak pemimpin negara yang memberikan perhatian mengenai sikap Indonesia yang melarang ekspor bahan mentah nikel.

Sebuah dump truck mengangkut material tambang di tambang nikel PT. Vale Indonesia di Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. . Foto: Shutter Stock

Kepada mereka, lanjut Jokowi, dirinya bahwa larangan ekspor bahan mentah nikel karena Indonesia ingin mengembangkan hilirisasi dan industrialisasi dari bahan mentah mineral produksi sendiri. Dengan hilirisasi, Indonesia dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat di Tanah Air.

“Kalau saya buka (ekspor) nikel dan kita kirim raw material dari Indonesia ke Eropa dan negara-negara lain, yang buka lapangan kerja mereka dong. Kita tidak dapat apa-apa,” tandas Jokowi.

Namun Presiden Jokowi mempersilakan jika negara-negara lain ingin bekerja sama dengan berinvestasi atau mendirikan fasilitas pengolahan di Indonesia.

“Kita tidak menutup diri, kita terbuka. Tapi kalau kita kirim ekspor bahan mentah terus. Ndak-ndak, setop. Jangan berpikir Indonesia akan kirim bahan mentah. Nikel pertama. Sudah setop,” kata Presiden Jokowi.