Luhut Ngaku Dikomplain Asing, Indonesia Disebut Jauhi Produk Luar Negeri

Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengaku dikomplain pihak asing. Hal itu terkait upaya membangun kemandirian bangsa, dalam memproduksi barang kebutuhan sendiri.

Dia mengaku dikomplain beberapa negara asing, karena menganggap Indonesia menjauhi produk luar negeri. "Beberapa negara asing hari ini komplain dan bertanya, mengapa Indonesia hari ini terkesan menjauhi produk luar negeri di dalam e-katalognya?" kata Luhut di akun instagramnya, Kamis (26/8).

Hal itu disampaikan Luhut, usai menyaksikan pelepasan ekspor alat 150 juta alat suntik asal Indonesia pesanan lembaga PBB, Unicef. Ekspor alat suntik senilai USD 10,5 juta atau sekitar Rp 151 miliar tersebut, dilakukan PT Oneject Indonesia.

Perusahaan tersebut total menerima kontrak ekspor sebanyak 1,2 miliar alat suntik sekali pakai atau auto disable syringe (ADS) hingga tahun 2022. Selain dipesan Unicef, juga dipesan Kementerian Kesehatan Ukraina.

Pelepasan ekspor alat suntik sekali pakai buatan Indonesia, produk PT Oneject Indonesia. Foto: Dok. Istimewa

Menanggapi komplain pihak asing, Luhut menegaskan ke depan akan tetap fokus untuk mengembangkan produk dalam negeri. "Ini berkat arahan dari Presiden jokowi yang ingin agar produk dalam negeri berjaya di dalam negerinya sendiri. Bahkan kalau bisa berani bersaing hingga kancah global," ujarnya.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi itu pernah mengungkapkan, pandemi COVID-19 membuat belanja alat kesehatan dan farmasi Indonesia menyentuh angka Rp 490 triliun setahun. Sayangnya, ujar Luhut, sebagian besar mengalir keluar lantaran tingginya impor.

"Alkes ini dana yang dikeluarkan hampir Rp 490 triliun satu tahun. Sekarang bisa hemat Rp 200-300 triliun satu tahun, betapa penghematan pemborosan kita yang selama ini begitu tinggi," ujar Luhut dalam virtual conference, Selasa (15/6).

Karenanya Luhut memaparkan terus melanjutkan reformasi di bidang kesehatan. Yakni mengutamakan produksi obat-obatan dan alat kesehatan di dalam negeri, sejalan dengan perintah Presiden Jokowi.