Menanti Tangan Dingin Erick Thohir Memoles BUMN
PerbesarSuara Erick Thohir sempat meninggi pada pertemuan dengan para direktur 32 BUMN besar di Mandiri Club, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (19/11). Ia tengah menceritakan perjumpaannya dengan beberapa eksekutif BUMN di salah satu restoran mewah di sekitar Bundaran HI, Thamrin, kala ia belum menjabat sebagai menteri.
Yang mengejutkan kemudian adalah saat Erick Thohir mengecek laporan keuangan perusahaan pimpinan sang eksekutif tersebut setelah ia menjadi menteri, ternyata perusahaan negara itu merugi. Erick lantas menyinggung perlunya “akhlak baik” dari para petinggi BUMN—yang mestinya, ujar dia, merupakan “orang-orang terbaik pilihan bangsa”.
Pendiri Mahaka Group itu lalu membandingkan dengan pengalamannya ketika malang melintang sebagai pengusaha. “Kalau perusahaan saya rugi, itu berpengaruh ke saya pribadi dan keluarga saya. Yang kena imbas kekayaan saya, karena itu uang saya. Tapi kalau BUMN rugi, siapa yang kena? Ya negara,” ujar Arya Sinulingga, Staf Khusus Menteri BUMN, mengulang ucapan Erick di forum tersebut.
“Me-manage perusahaan besar-besar begitu, kalau akhlaknya nggak bagus—apalagi ini amanah yang diberikan oleh kita semua termasuk saya, Pak Presiden, rakyat—akan jadi bagian pertanggungjawaban mereka (petinggi BUMN) sebagai pimpinan,” kata Erick di Istana Negara, Jumat (22/11).
Ia menyebut “perilaku berakhlak” tersebut sebagai “empati”, dan menegaskan: “Saya tidak mau direksi BUMN tidak punya empati.”
“Perusahaannya sedang tidak baik, tapi gaya hidupnya tetap (mewah). Kalau perusahaannya untung, ya itu hak mereka,” imbuh Erick yang pernah mengakuisisi Inter Milan itu.
Ia juga mengingatkan agar penugasan atau dinas ke luar negeri tak ditempeli kegiatan liburan. “Kalau tugas ya tugas, jangan digabung sama liburan.”
Maka, efisiensi dan empati jadi kunci bagi Erick untuk memoles seratusan BUMN sekaligus membentuk kementerian yang ia pimpin menjadi lembaga yang mengedepankan pelayanan alih-alih birokrasi ruwet.
“Filosofi dari Kementerian BUMN ke depannya adalah service oriented. Bersama 142 perusahaan (milik negara), kami harus bekerja sama untuk menyervis, bukan membirokrasikan,” ujar Erick.
Optimistis Erick menakhodai Kementerian BUMN dan 100 lebih perusahaan negara di bawahnya, sudah terlihat sejak ia pertama kali menginjakkan kaki ke ruang kerjanya. Bertempat di lantai 19 dengan lanskap Monumen Nasional dan Istana Merdeka terbentang di jendela, pemandangan ruangan itu disebut Erick sebagai “yang terbaik sepanjang kariernya”.
Posisi Menteri BUMN yang diemban Erick bukanlah amanah ringan. Mengurus seratus lebih perusahaan pelat merah dengan ragam lini bisnis dan aset mencapai Rp 8.200 triliun jelas bukan perkara gampang.
Presiden Jokowi pun tak keberatan menuruti permintaan Erick agar didampingi lebih dari satu wakil menteri. “Kalau mengelola perusahaan sebanyak itu perlu pengawasan, perlu dikontrol,” kata Jokowi sehari usai melantik menteri baru.
Menata BUMN menjadi salah satu tugas Jokowi untuk Erick. Dua sumber di kalangan partai koalisi mengatakan bahwa Jokowi tak suka dengan tata kelola BUMN yang tak profesional. Alasan itu pula yang membuat Jokowi memilih Erick alih-alih tokoh berlatar partai yang banyak disodorkan kepadanya selama proses penggodokan kabinet.
Keresahan Jokowi soal BUMN itu ia utarakan saat memanggil Erick dua minggu sebelum pelantikan kabinet. Jokowi, menurut beberapa sumber, menghendaki performa BUMN lebih maksimal pada periode kedua kepemimpinannya.
Maka, Jokowi meminta Erick untuk merombak jajaran elite BUMN, termasuk pejabat eselon I di kementeriannya. Jokowi juga memerintahkan Erick untuk membersihkan praktik korupsi di tubuh BUMN.
Praktik rasuah di berbagai BUMN jadi perhatian Jokowi. Sejauh ini KPK telah menangani 73 kasus korupsi yang melibatkan BUMN dan menangkap 10 petinggi BUMN terkait korupsi. Sepanjang 2019 ini saja, tercatat enam petinggi BUMN terjerat kasus korupsi.
Salah satu kasus yang paling bikin geger yaitu dugaan suap proyek PLTU Riau-1 yang membuat KPK menetapkan mantan Dirut PLN Sofyan Basir sebagai tersangka pada 23 April 2019.
Sofyan diduga terlibat dalam suap Rp 4,75 miliar yang diterima mantan wakil ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan bekas Sekjen Golkar Idrus Marham.
Namun Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Jakarta kemudian menyatakan Sofyan Basir tak terlibat suap tersebut, dan membebaskannya pada 4 November 2019. Sementara Eni dan Idrus terbukti bersalah dan dipenjara. Putusan itu membuat KPK berencana mengajukan banding terhadap Sofyan Basir.
Ada pula kasus suap yang melibatkan Direktur Keuangan Angkasa Pura II Andra Y Agussalam. Ia ditangkap KPK pada 31 Juli 2019 terkait suap PT INTI untuk proyek penanganan bagasi di bandara atau baggage handling system.
Beberapa waktu lalu, KPK juga menangkap tiga anggota direksi Perum Perikanan Indonesia (Perindo) secara bersamaan dalam suap kuota impor ikan. Belum lagi perkara suap pengadaan barang dan jasa yang menjerat Direktur Produksi dan Teknologi PT Krakatau Steel Wisnu Kuncoro.
Semua masalah itu belum termasuk lobi-lobi jabatan yang disoroti Erick saat memaparkan niatnya untuk merombak hampir seribu pos pimpinan BUMN.
“Mereka (bos-bos BUMN) enggak perlu lobi-lobi untuk mempertahankan jabatan,” tegas Juru Bicara Kementerian BUMN Arya Sinulingga, Rabu (20/11).
Tumpukan masalah jelas tak bisa dibereskan secara instan. Maka Erick punya empat target untuk lebih dulu dikerjakan: proyek strategis kereta cepat Jakarta-Bandung, proyek kilang minyak Cilacap yang melibatkan Pertamina dan Saudi Aramco, menangani masalah yang membelit Jiwasraya dan Krakatau Steel.
Skandal PT Asuransi Jiwasraya membuat perusahaan yang sempat meraih World Finance Award untuk kategori Insurance Company of The Year itu terancam gagal bayar utang. Ia terbelit tunggakan polis asuransi nasabah mencapai Rp 802 miliar. Salah satu sebabnya adalah karena Jiwasraya menaruh investasi ke portofolio secara serampangan.
Utang Krakatau Steel juga jadi PR besar. Pada kuartal ketiga 2019, perusahaan produksi baja itu merugi sekitar Rp 2,96 triliun—naik hampir lima kali lipat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Untuk mengatasinya, perusahaan bakal melakukan restrukturisasi utang dengan empat bank.
Nyatanya banyak BUMN terbelit utang, hingga utang seluruh BUMN berdasarkan data kementerian pada 2018 mencapai Rp 5.271 triliun. Payahnya, peningkatan jumlah utang tak sebanding dengan pertumbuhan ekuitas atau nilai jual BUMN yang hanya Rp 2.414 triliun pada tahun yang sama.
Meski performa BUMN pada periode 2014-2019 tercatat positif dengan laba di kuartal satu 2019 naik 22 persen, menurut ekonom INDEF Bima Yudhistra, kenaikan tersebut terjadi bersamaan dengan peningkatan utang yang ditanggung BUMN sebesar 62,7 persen pada periode yang sama.
“Jadi di sini ada yang nggak singkron. Profit naik tapi kemudian utangnya naik lebih parah lagi,” kata Bhima.
Meningkatnya jumlah utang tak produktif antara lain akibat program pemerintah yang dipaksakan di masa Rini Soemarno. Beberapa proyek dinilai tak memiliki potensi profit dan justru jadi beban buat perusahaan. Contohnya, proyek jalan tol yang belum tentu prioritas tapi tetap dikerjakan, juga pembangunan LRT Palembang dan Bandara Kertajati.
Laporan S&P Global , Is Indonesia’s Infrastructure Buildout Weakening SOE Balance Sheets? Short Answer: Yes, menunjukkan bahwa BUMN infrastruktur mengalami perlambatan arus kas di tengah utang yang terus menanjak.
Belum lagi penipuan laporan keuangan (fraud) yang ditemukan BPK dalam audit atas Garuda Indonesia. Hal itu merusak kepercayaan publik dan membuat anjlok harga saham maskapai tersebut.
Menengok kasus Garuda, Bhima menilai restrukturisasi yang dilakukan Erick Thohir merupakan langkah tepat. Perombakan, menurutnya, dapat dilihat sebagai upaya pembersihan untuk mengembalikan kepercayaan pasar kepada BUMN yang merosot akibat berbagai kasus suap dan korupsi yang melingkupinya.
“Orang-orang lama disingkirkan agar governance-nya lebih bagus,” kata Bhima.
Senada, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu berpendapat, restrukturisasi dalam Kementerian BUMN memang sangat diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan investor akan kemampuan BUMN.
“Yang penting mengembalikan kepercayaan pasar (dengan menunjukkan) bahwa betul BUMN akan dikelola secara profesional, dengan menempatkan orang-orang kompeten dan mengurangi (kepentingan) politik,” kata Said Didu.
Secara terpisah, Erick Thohir menyatakan tak mau lagi melihat pertikaian di internal BUMN merembet mengganggu kinerja perusahaan. “Saya nggak mau ada drama-drama lagi. Komisaris menjelekkan dirut, atau dirut menjelekkan komisaris.”
