Mendag Ungkap Alasan Balas Kenakan Bea Masuk Susu dari Eropa

Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita (kiri) didampingi Duta Besar RI untuk China Djauhari Oratmangun berdialog dengan pengusaha asal China di sela-sela jamuan makan malam di Wisma Duta KBRI Beijing, Kamis (1/8). Foto: ANTARA FOTO/M. Irfan Ilmie

Pemerintah berencana membalas aksi Uni Eropa yang mengenakan bea masuk biodiesel Indonesia sebesar 8-18 persen. Balasan setimpal bakal dilayangkan dengan memberikan bea masuk produk susu (dairy product) yang diimpor dari Uni Eropa.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, dipilihnya produk susu karena industri ini menyangkut petani-petani kecil di Uni Eropa. Menurut dia, rencana ini dianggap tepat karena biodiesel Indonesia yang kena bea masuk juga bakal berdampak pada petani-petani sawit dalam negeri yang jumlahnya tak sedikit.

"Itu kan menyangkut petani kecil mereka, sama seperti petani (sawit di Indonesia)," kata Enggar usai ditemui di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).

Lebih lanjut, Enggar menjelaskan bahwa saat ini Indonesia masih meneliti lebih dalam terkait aksi balasan ke Uni Eropa. Prinsipnya, aksi balasan yang bakal diberikan nantinya sama seperti yang dilakukan Eropa ke Indonesia, yakni pengenaan bea masuk karena antisubsidi produk susu.

com-Ilustrasi pengolahan susu di peternakan. Foto: Shutterstock

Uni Eropa menuduh biodiesel Indonesia disubsidi sehingga lebih murah dijual ke luar negeri. Karenanya, Indonesia juga meneliti kemungkinan produk susu Uni Eropa yang diimpor Indonesia juga disubsidi.

"Kita juga menggunakan measure (dan tuduhan antisubsidi) yang sama. Saya sudah meminta para importir dairy products Indonesia dari Uni Eropa ambil dari sources lain, Amerika Serikat, India, Australia atau New Zealand. Kalau perlu kita fasilitasi bisnis matching-nya," lanjutnya.

Sambil menunggu penelitian tersebut, Enggar menegaskan bahwa pemerintah sudah mengajukan nota keberatan terkait bea masuk biodiesel ke Indonesia. Nota tersebut sudah dikirimkan hari ini ke World Trade Organization (WTO).

"Isinya soal nota keberatan. (Karena dianggap tidak adil) iya. Kita ada batas waktu 15 hari sampaikan nota keberatan. Dari pengusahanya juga begitu," jelas dia.