Menkeu: ADB Bakal Jadi Climate Bank di Asean, Siap Gelontorkan USD 100 Miliar

Menkeu Sri Mulyani saat Press Conference Financing Transition in Asean di BNDCC, Bali, Kamis (30/3/2023). Foto: Dok. Istimewa

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengatakan sudah ada dua institusi keuangan internasional yang berkomitmen untuk mendukung pembiayaan di bidang perubahan iklim dan transisi energi di kawasan Asean.

Hal tersebut berdasarkan pertemuan pertama menteri keuangan dan gubernur bank sentral se-Asean 2023 di BNDCC, Bali, Jumat (31/3).

Institusi keuangan tersebut adalah Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB). “Dalam diskusi pada pertemuan tadi, Bank Dunia dan ADB mereka berkomitmen untuk mendukung pembiayaan terkait perubahan iklim dan transisi,” ungkap dia dalam konferensi pers.

Sayangnya, ia belum bisa mengatakan berapa nilai komitmen keduanya dalam pendanaan ini. Tapi, Sri Mulyani menyebut, Presiden ADB Masatsugu Asakawa di pertemuan tadi menyampaikan siap menggelontorkan USD 100 miliar untuk membiayai proyek yang berkenaan dengan perubahan iklim dan transisi energi.

Dengan pembiayaan yang cukup besar itu, nantinya ADB akan menjadi climate bank untuk pembiayaan proyek tak hanya di Asean tapi juga Indonesia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani secara resmi membuka Asean Finance Ministers and Central Bank Governors (AFMGM) 2023 di BNDCC, Bali, Jumat (31/3). Foto: Dok. Istimewa

“Sementara untuk Bank Dunia, mereka tidak membuat pernyataan terkait nilai pembiayaannya. Tapi mereka berkomitmen untuk mendukung yang berkaitan dengan perubahan iklim,” kata Sri Mulyani.

Dirinya juga menyebut, pembiayaan terkait perubahan iklim ini sejatinya tidak hanya dari institusi keuangan saja, tapi diperlukan juga blended finance dari bilateral dan juga para filantropis.

Sebelumnya pada konferensi G20, ADB telah menyetujui pinjaman senilai USD 500 juta atau setara Rp 7,86 triliun (asumsi kurs Rp 15.731 per dolar AS) untuk mendukung reformasi sektor energi Indonesia.

Sehingga Indonesia bisa meningkatkan keberlanjutan dan tata kelola fiskal, memperluas investasi sektor swasta di bidang energi bersih dan terbarukan, serta mempromosikan pemulihan hijau dari pandemi COVID-19.