Pemda Tahan Dana Ratusan Triliun di Bank, Bikin Kesal Sri Mulyani hingga Jokowi

Petugas menata tumpukan uang di Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Pemerintah Daerah (Pemda) diketahui menahan dana hingga ratusan triliun rupiah di bank, yang seharusnya bisa segera dibelanjakan sebagai anggaran pembangunan. Hal ini terjadi berulang sejak 2020 lalu, hingga membuat kesal Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Presiden Jokowi.

Dana sebesar ratusan triliun rupiah itu, merupakan anggaran yang ditransfer pemerintah pusat untuk mendukung APBD daerah. Tapi bukannya digunakan untuk mendanai belanja APBD, justru dibiarkan tertahan di bank.

Data Kementerian Keuangan hingga Maret 2021, dana simpanan pemda di perbankan sebanyak Rp 182,33 triliun, angka ini naik 11,22 persen dibandingkan Februari 2021 yang sebesar Rp 163,95 triliun.

Presiden Joko Widodo didampingi Menkeu Sri Mulyani (kanan) mengikuti KTT LB G20 dari Istana Bogor, Kamis (26/3). Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr

"Jadi instrumen fiskal yang seharusnya melakukan countercyclical, kemudian mampet atau tidak berjalan waktu ditransfer ke APBD. Karena berhenti kemudian terjadi lag atau jeda," kata Sri Mulyani dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2021, Selasa (4/5).

Dana-dana yang ditransfer pemerintah pusat ke rekening Pemda itu, di antaranya ada dalam skema Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Bagi Hasil (DBH).

Hal serupa pernah menjadi sorotan Presiden Jokowi pada 2020 lalu, ketika ekonomi Indonesia mulai masuk jurang resesi. Pada Juli 2020, Jokowi mendapati ada dana hingga Rp 170 triliun milik Pemda yang tertahan di bank dan tidak dibelanjakan.

Saat itu, Presiden meminta Pemda meningkatkan belanja Pemerintah di tiap provinsi agar ekonomi dapat kembali pulih. Menurutnya, momentum untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi ada di bulan Juli, Agustus, dan September atau kuartal ketiga 2020.

“Kalau kita enggak bisa mengungkit di kuartal ketiga, jangan berharap kuartal keempat akan bisa, sudah. Harapan kita hanya ada di kuartal ketiga, Juli, Agustus, dan September,” kata Presiden dikutip kumparan dari laman Sekretariat Kabinet, Sabtu, 18 Juli 2020.

Presiden Jokowi pun memberi perhatian pada Pemda yang realisasi belanja APBD-nya rendah. Bahkan Jokowi menyebut satu per satu realisasi belanja Pemda. DKI Jakarta ada di urutan paling atas yang realisasi belanja APBD-nya paling tinggi, sementara Sumatera Selatan sebagai yang realisasi belanja APBD-nya paling rendah.

****

Saksikan video menarik di bawah ini: