Pemerintah Buka Peluang Perpanjang Kontrak Freeport Indonesia
ยทwaktu baca 2 menit
PerbesarMenteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah membuka peluang untuk memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk beroperasi di Indonesia.
Kontrak PTFI sendiri sejatinya akan berakhir pada 2041 nanti. PTFI kini sudah dikuasai negara dengan kepemilikan saham sebesar 51 persen melalui perusahaan BUMN. Hal itu juga yang membuat Bahlil yakin kontrak PTFI bisa dipertimbangkan untuk diperpanjang lagi.
"Karena ini sudah milik negara, sudah bakal tentu pemerintah akan selalu berpikir untuk kesinambungan dalam konteks investasi karena ini sudah punya negara," kata Bahlil Lahadalia saat ditemui pasca memberi orasi ilmiah di Universitas Hasanuddin Makassar, Jumat (7/10).
"Tidak menutup kemungkinan, mengkaji keberlangsungan Freeport pasca kontraknya. Tidak menutup kemungkinan," imbuh Bahlil.
Bahlil mengatakan, pemerintah butuh waktu untuk mengkaji lebih dalam terkait opsi perpanjangan kontrak itu. Adapun hal yang menjadi dasar pertimbangan adalah bagaimana melihat kepentingan pemerintah, kepentingan rakyat, dan kepentingan Freeport itu sendiri.
"Karena bagaimanapun investasi sebesar ini harus win-win bagi semuanya. Dan sudah barang tentu harus saling menguntungkan semua pihak," kata Bahlil.
Hingga Juni 2022, terdapat 6.001 karyawan PTFI di mana sebanyak 2.482 pekerja merupakan warga asli Papua, 3.368 pekerja merupakan warga Indonesia bukan penduduk Papua, dan hanya 151 warga asing yang bekerja di PTFI.
Dengan data itu, Bahlil menangkal persepsi bahwa PTFI beroperasi di Indonesia hanya menggerus keuntungan tanpa memberi kontribusi bagi negara. Terlebih, saat ini kepemilikan saham PTFI mayoritas sudah dimiliki negara.
"Enggak perlu kita merasa Freeport ini ada persepsi untuk menikung kita, karena 98 persen pelaksanaannya (pegawainya) sudah orang Indonesia dan Pak Tony sebagai presiden Freeport ini orang yang sangat nasionalis. Dan pelaksanaannya sudah orang Indonesia sendiri," pungkas Bahlil.
Sementara, Chairman of the Board and CEO Freeport McMoRan, Richard C. Adkerson memaparkan bahwa pihaknya mencatat, jumlah cadangan yang ada di Papua saat ini mencukupi untuk produksi hingga tahun 2052. Di luar cadangan itu, masih terdapat 3 miliar ton bijih mentah yang berpotensi untuk dikembangkan.
"Kami percaya sumber daya yang ada bisa melebihi (masa kontrak) 2041. Kami pun harus mengidentifikasi sumber daya tersebut, lewat penggalian dan analisis. Kami pun tengah melakukan pembicaraan dengan pemerintah, sehingga kami bisa mengambil kesempatan tersebut untuk stakeholders dalam proyek jangka panjang ini," kata Richard.