Penjelasan Mendes Soal Desa Siluman yang Diungkap Sri Mulyani

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, membantah pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai adanya transfer dana ke desa siluman.

Menurut dia, seluruh dana desa yang telah dicairkan oleh pemerintah, telah digunakan sebagaimana mestinya untuk pembangunan desa.

"Saya tidak pernah mengiyakan adanya desa siluman. Dari perspektif Kemendes, tidak ada satu pun desa yang tidak berpenduduk menerima dana desa, kemudian dana desanya tidak digunakan untuk membangun. Itu tidak ada," ujar Abdul di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (19/11).

Menurut dia, selama ini desa-desa yang menerima kucuran dana dari APBN, telah memenuhi seluruh persyaratan untuk mendapatkan dana desa.

Pada persyaratan tahap I misalnya, dana desa yang akan dicairkan adalah 20 persen dari pagu. Namun pemda wajib memberikan peraturan desa (Perdes) hingga APBDes selama tahun sebelumnya.

Begitu juga dengan pencairan tahap II dan III yang masing-masing sebesar 40 persen dari pagu. Pemda wajib memberikan laporan berupa realisasi dan konsolidasi dana desa sebelumnya serta kelengkapan laporan di masing-masing tahapan pencairan.

"Nah dari sisi itu, tidak ada satu pun desa yang tidak bisa mempertanggungjawabkan," katanya.

Abdul mengaku belum mengetahui rencana Sri Mulyani yang akan membekukan penyaluran dana desa di tahap III kepada sejumlah desa yang berpotensi bermasalah.

Kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara Foto: Muhamad Rizal/kumparan

"Saya belum tahu. Apa betul bu Menkeu akan membekukan, tentu itu akan saya cek dulu, saya verifikasi dulu," jelasnya.

Sebelumnya, pernyataan Sri Mulyani mengenai adanya desa siluman pertama kali mencuat saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Senin (4/11).

Saat itu, tanpa ditanya oleh anggota Komisi XI, Sri Mulyani mengatakan banyak pihak yang memanfaatkan dana desa secara tak bertanggungjawab.

Salah satunya dengan munculnya desa-desa tak berpenghuni demi mendapat kucuran Dana Desa.

"Sekarang muncul desa-desa baru yang enggak ada penduduknya karena adanya Dana Desa," ujar Sri Mulyani.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi dana desa sejak Januari-Oktober 2019 mencapai Rp 52 triliun, angka ini mencapai Rp 52 triliun, tumbuh 17 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi ini baru mencapai 74,2 persen dari pagu yang sebesar Rp 70 triliun.