PGN Mau Perluas Jaringan Gas ke 500 Ribu Rumah, Tanpa Dana APBN

Jajaran petinggi PT Perusahaan Gas Negara, Kementerian ESDM dan Pertamina meninjau langsung progres pembangunan jaringan gas (Jargas) kerumah-rumah warga. Foto: Phaksy Sukowati/kumparan

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mengaku tak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menambah sambungan jaringan gas ke 500 ribu rumah tangga.

Direktur Utama PGN Gigih Prakoso mengatakan, dari 2020 hingga 2021 perusahaan akan membangun jargas untuk 1 juta sambungan rumah (SR). Sekitar 500 ribu SR itu akan dibangun menggunakan dana PGN, sisanya saja yang akan memakai APBN.

"Untuk jargas saya tekankan berbagai macam pembiayaan pertama kita memang pakai APBN. Sekitar 500 ribu pakai dana APBN dan selesai di 2021. Kami juga punya pembiayaan pakai kemampuan kita untuk 500 ribu SR, selesainya di akhir 2021," katanya saat ditemui di Gedung SG8 Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (8/8).

Sebagai informasi, ada sekitar 4.135.555 SR yang harus dibangun PGN dari 2020 hingga 2025. Sisanya, sekitar 3,1 juta SR jargas akan dibangun dari 2022 hingga 2025.

Dia merinci, pada 2022 PGN akan membangun 700 ribu SR, lalu 2023 juga 700 ribu SR, begitu juga dengan 2024 700 ribu SR. Sementara pada 2025 ditargetkan akan terbangun 1.035.555 SR.

Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara, Gigih Prakoso hadiri acara Ngopi BUMN di Kementerian BUMN. Foto: Elsa Toruan/kumparan

Untuk membangun sisanya ini, PGN mengaku tidak akan lagi menggunakan APBN. Pihaknya mengaku akan membangun sisa jargas dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Adapun skema yang akan digunakan adalah availability payment (AP) atau KPBU-AP. Pihaknya saat ini tengah berdiskusi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk skema tersebut.

"Untuk 3,1 juta SR sudah dibahas dengan Kemenkeu. Kita akan siapkan. Untuk KPBU kan perlu dokumen seperti feasibility study hingga finalisasi. Kita masih dalam tahapan persiapan. Harapannya dengan itu kita bisa tender undang investor," tambahnya.

Proses tender diharapkan bisa dilakukan mulai 2022. Namun perusahaan tengah mempercepat pembangunan 1 juta SR jargas agar skema KPBU-AP bisa segera dilakukan.

"Namun kita akan speed up 1 tahun. Sehingga bisa dimulai di awal 2021. Untuk itu perlu kejar waktu, siapkan semua dokumen untuk proses KPBU," tutupnya.