Prabowo Pastikan RI Bayar Rp 1,2 T per Tahun ke China untuk Proyek Whoosh
·waktu baca 2 menit
PerbesarPresiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah Indonesia akan membayar kewajiban sebesar Rp 1,2 triliun per tahun kepada China terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Ia menilai pembayaran tersebut bukan masalah, sebab proyek itu membawa banyak manfaat bagi masyarakat.
“Pokoknya nggak ada masalah karena itu kita bayar Rp 1,2 triliun per tahun. Mengurangi macet, polusi, perjalanan semua dihitung,” ujar Prabowo di Stasiun Tanah Abang, Selasa (4/11).
Menurutnya, proyek kereta cepat bukan sekadar soal pembiayaan. Tetapi juga simbol kerja sama strategis Indonesia dan China dalam penguasaan teknologi transportasi modern.
“Terutama yang penting adalah kita kuasai teknologi. Ini simbol kerja sama kita dengan Tiongkok. Jadi sudahlah. Saya katakan Presiden Indonesia ambil alih tanggung jawab,” lanjutnya.
Prabowo menegaskan, pemerintah siap menanggung tanggung jawab finansial proyek tersebut. Ia menilai kemampuan fiskal Indonesia cukup kuat untuk menutup kewajiban itu tanpa mengganggu keuangan negara.
“Kita mampu, dan kita kuat, duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi, saya hemat, enggak saya kasih kesempatan. Jadi saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyiapkan skema restrukturisasi utang ke China, termasuk kemungkinan dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Pemerintah, APBN, pasti akan menjadi bagian. Namun untuk spesifikasinya akan disampaikan pada kesempatan lain. Yang jelas, tadi kita bicara infrastruktur di berbagai negara, dan tentunya negara akan hadir di situ,” ujar AHY di Kompleks Istana Kepresidenan.
AHY menambahkan, restrukturisasi tersebut juga akan mencakup pembagian tanggung jawab antara para pihak yang terlibat. “Sementara ada sejumlah opsi bagaimana operasional dan kepentingan untuk fokus pada profit dipisahkan dari pengelolaan infrastrukturnya. Harapannya berjalan dengan baik. Akan ada sharing responsibility, ada burden sharing,” jelasnya.