Ramai Misi Penyelamatan, Ada Apa dengan Bank Muamalat?

Ilustrasi Bank Muamalat. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Persoalan Bank Muamalat kini menjadi perhatian serius berbagai pihak. Termasuk Wakil Presiden Ma'ruf Amin, yang meminta bank itu diselamatkan dengan cara diperkuat modalnya.

Ma'ruf Amin beralasan, Bank Muamalat merupakan bank syariah pertama di Indonesia. Selain itu, bank tersebut juga sudah memiliki brand yang sangat kuat.

Menurut Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE), Piter Abdullah, persoalan Bank Muamalat sudah terjadi sejak 2015. Saat itu, bank tersebut kekurangan modal dan pemegang saham lama enggan menggelontorkan dana.

Permasalahan kekurangan modal itu terjadi karena sebelumnya Bank Muamalat dinilai jor-joran dalam menggelontorkan kredit untuk korporasi, misalnya seperti di sektor pertambangan.

"Strategi bank-nya salah. Mature-nya bank syariah itu di ritel, tapi pembiayaan yang dilakukan ini terlalu berani," katanya dalam Diskusi Penyelamatan Bank Muamalat di Restoran Bunga Rampai, Jakarta, Kamis (21/11).

Dia menambahkan, pada saat mengajukan kredit, debitur Bank Muamalat waktu itu memoles kegiatan bisnisnya agar terlihat prospektif. Sementara analis Bank Muamalat ketika itu juga tidak teliti.

Hal tersebut berdampak kepada angka pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing (NPF) Bank Muamalat yang meningkat tajam, bahkan levelnya sempat di atas 5 persen, lebih tinggi dari batas maksimal ketentuan regulator.

"Fenomena NPF ini yang mengganjal. NPF yang tinggi itu menggerus modal kerja Bank Muamalat untuk menghasilkan laba yang lebih baik," ucapnya.

Senada, Ekonom yang juga Rektor UNIKA Atmajaya, A Prasetyantoko, menjelaskan persoalan NPF itu berdampak pada kondisi buruk Bank Muamalat. Lalu dampak dari Bank Muamalat yang kekurangan modal kerja juga menggerus laba bersih perusahaan.

Tercatat pada semester I 2019, laba bersih Bank Muamalat hanya Rp 5,08 miliar. Jumlah tersebut anjlok 95 persen dibanding periode yang sama pada tahun lalu yang mencapai Rp 103,7 miliar. Sedangkan NPF net bank itu mencapai 4,53 persen.

Kemudian pembiayaan Bank Muamalat juga melambat, hanya Rp 15,7 triliun. Padahal pada periode yang sama tahun sebelumnya mencapai Rp 17,68 triliun, atau melorot 10,7 persen secara tahunan.

Berikut rangkuman kumparan mengenai serba-serbi misi penyelamatan Bank Muamalat:

1. Perlu Diperkuat Modal

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE), Piter Abdullah, menyebut salah satu langkah untuk memperbaiki kondisi Bank Muamalat yakni dengan penguatan modal, diikuti perbaikan kualitas aset dengan menyelesaikan NPF.

Setelah melakukan hal itu, Bank Muamalat disarankan mengatur strategi baru dalam menjalankan bisnis keuangannya, termasuk merekrut orang-orang baru untuk mengisi lini yang dinilai lemah.

"Setelah tambah modal, dan dibersihkan aset aset yang tidak berkualitas, Bank harus mulai baru dengan strategi yang baru dan orang orang yang baru," kata Piter.

Dia menyebut, Bank Muamalat memiliki potensi besar untuk berkembang lantaran memiliki nama besar sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Oleh karenanya, OJK diharapkan bergerak cepat dan tegas dalam misi penyelamatan ini.

2. DPR Bentuk Panitia Kerja Khusus

Komisi XI DPR RI berencana membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas persoalan Bank Muamalat. Pembentukan panja dilakukan agar pembahasan dilakukan mendalam bersama OJK.

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Fathan Subchi, mengatakan dalam panja itu akan mendorong OJK menentukan kebijakan yang tepat untuk menyelesaikan persoalan Bank Muamalat.

"Dalam pembentukan panja ini kami harapkan OJK ambil keputusan yang tepat," katanya saat ditemui di Restoran Bunga Rampai, Jakarta, Kamis (21/11).

Ilustrasi Bank Muamalat. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Adapun rencana pembentukan panja muncul dalam rapat dengar pendapat Komisi XI DPR RI dengan OJK yang digelar Senin (18/11). Pembentukan panja ini menunggu masing-masing fraksi mengirimkan nama untuk menjadi anggota.

Pada pekan depan, Komisi XI akan menggelar rapat bersama OJK membahas permasalahan Bank Muamalat, terutama soal profil investor yang minat menyuntikkan modal.

"Minggu depan kami ada rapat lagi dengan OJK, kami akan meminta profil investor yang minat," ucap Fathan.

Menurut dia, sejauh ini bank-bank BUMN yang terlihat minat untuk menanamkan modalnya ke Bank Muamalat. Namun ke depan, Komisi XI DPR tak akan menutup pintu jika terdapat investor asing yang ingin memperkuat modal bank syariah pertama di Indonesia itu.

"Asing boleh, BUMN boleh. Asal business to business, datang bukan karena kasihan. DPR mendorong OJK membuat keputusan yang tepat," bebernya.

Fathan menambahkan berdasarkan pembahasan selama ini, suntikan modal yang dibutuhkan Bank Muamalat sekitar Rp 8 triliun. Hal itu menengok dari nilai rights issue Bank Muamalat yang bisa mencapai angka itu.

3. Bank Muamalat Belum Bangkrut

Ekonom yang juga Rektor UNIKA Atmajaya, A Prasetyantoko, mengungkapkan bahwa Bank Muamalat masih jauh dari kata bangkrut. Sebab fundamental bank tersebut dinilai masih kuat dan mencatatkan laba bersih.

"Kalau sudah masuk fase bangkrut, baru LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) masuk. Ini masih jauh," tegasnya saat ditemui di Restoran Bunga Rampai, Jakarta, Kamis (21/11).

Pada semester I 2019, total aset Bank Muamalat tercatat mencapai Rp 54,57 triliun. Posisi Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Muamalat mengalami peningkatan sekitar Rp 2 triliun secara year on year menjadi Rp 45,7 triliun.