Selain Uni Eropa, AS Bersiap Atur Konsumsi Minyak Sawit

Pekerja mengangkut tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Muara Sabak Barat, Tajungjabung Timur, Jambi. Foto: Wahdi Septiawan/ANTARA FOTO

Pemerintah dan pelaku usaha kelapa sawit kini harus makin gencar melawan kampanye hitam. Sebab, selain Uni Eropa, saat ini Amerika Serikat (AS) tengah mengatur konsumsi sawit akibat tuduhan tentang pelanggaran ketenagakerjaan dan hak asasi manusia.

Pada tahun lalu, Negara Paman Sam tersebut melarang impor minyak sawit mentah (CPO) dari produsen Malaysia Sime Darby Plantation. Amerika di bawah Presiden Biden akan memberi perhatian lebih ke sejumlah isu, seperti menurunkan pemanasan global, pengurangan emisi gas rumah kaca, hingga energi terbarukan.

“Itu beberapa negara di EU dan kita melihat negara negara lain seperti AS mempersiapkan aturan terutama terkait human right dan labor right,” ujar Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan dalam webinar Industri Hilir Sawit Nasional dan Tantangan Keberlanjutan, Rabu (4/7).

Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Asian Agri ini mengatakan ada beberapa strategi yang saat ini telah diimplementasikan pemerintah untuk memperbaiki iklim usaha di sektor kelapa sawit. Pertama yaitu moratorium melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Sawit serta Peningkatan Produktivitas Sawit

Selain itu, Fadhil juga mengatakan saat ini Indonesia telah membuat regulasi keberlanjutan bagi industri kelapa sawit melalui sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Sawit Berkelanjutan Indonesia. Sistem sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) merupakan prasyarat wajib yang ditetapkan pemerintah untuk perkebunan sawit guna memperbaiki tata kelola sawit yang lebih berkelanjutan.

“Hasilnya indonesia tahun 2020 rekor deforestasi yang rendah, kita memengaruhi Indonesia itu mengalami tingkat deforestasi yang sangat tinggi biasanya orang mengasosiasikan itu dengan palm oil,” tuturnya.

Mengutip data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia berhasil menurunkan deforestasi 75,03 persen di periode tahun 2019-2020, hingga berada pada angka 115,46 ribu ha. Angka ini jauh menurun dari deforestasi tahun 2018-2019 sebesar 462,46 ribu ha.