Selamat Jalan, JB Sumarlin!

Menteri Keuangan JB Sumarlin memberikan penjelasan di hadapan anggota Komisi VII DPR saat berlangsung Raker di gedung MPR, Jakarta, Selasa (2/2/1993). Foto: ANTARA/ARSIP

Mantan Menteri Keuangan era Presiden Soeharto, Johannes Baptista Sumarlin, meninggal dunia di usia ke-87 tahun pada Kamis (6/2).

Sumarlin menjabat Menkeu di era Kabinet Pembangunan V, periode 1987 hingga 1993. Selama menjabat sebagai Menkeu era Soeharto, Sumarlin dikenal dengan sejumlah kebijakannya untuk mendongkrak ekonomi Indonesia.

Berikut kumparan rangkum sejumlah kebijakan yang telah dicetuskan Pak Marlin untuk perekonomian Tanah Air:

Gebrakan Sumarlin

Gebrakan Sumarlin I merupakan kebijakan pengetatan moneter dengan menaikkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Hal ini dilakukan pemerintah bersama Bank Indonesia untuk mengatasi perekonomian domestik yang saat itu menghadapi kesulitan.

"Gebrakan Sumarlin I berhasil menunjukkan perkembangan yang membaik dengan angka pertumbuhan 5,7 persen, melebihi target rata-rata pertumbuhan 5 persen pada 1988," tulis keterangan Kemenkeu.

Pada Kabinet Pembangunan V, Sumarlin dipercaya untuk menjabat sebagai Menkeu didampingi Menteri Muda Keuangan, Nasruddin Sumintapura.

Kebijakan yang dikeluarkan saat itu untuk mendukung pengendalian inflasi dan memperkuat struktur perkreditan, yaitu Paket Kebijakan Deregulasi di Bidang Moneter, Keuangan dan Perbankan (Pako 1988), Paket Maret 1989, dan Paket Januari 1990. Sayangnya, kebijakan tersebut menghasilkan ekspansi kredit perbankan yang berlebihan dan kurang selektif.

Pada Maret 1991, Gebrakan Sumarlin II dikeluarkan. Gebrakan II ini mampu mengekang laju inflasi hingga secara berangsur-angsur turun menjadi 4,9 persen pada 1992.

Liberalisasi Bank

Sumarlin juga dikenal antara lain dengan kebijakan liberalisasi perbankan.

Pada masa itu, Presiden Soeharto berupaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Di antaranya dengan mendorong penyaluran kredit perbankan secara besar-besaran.

Pemerintah bahkan membebaskan penyaluran kredit perbankan, dengan mencabut pagu suku bunga dan kredit.

Tak cukup sampai di situ, pada 27 Oktober 1988 di bawah Menteri Keuangan JB Sumarlin, pemerintah menerbitkan kebijakan yang dikenal sebagai Pakto 27. Ini mengacu pada tanggal keluarnya kebijakan tersebut.

Di bawah beleid Pakto 27 ini, mendirikan bank menjadi super mudah. Hanya dengan modal Rp 10 miliar, bank sudah bisa berdiri. Aturan lain yang menyulitkan pendirian bank, juga dibabat habis.

Menteri Keuangan Terbaik

Sejak 1970 hingga 1998, Sumarlin banyak berperan dalam pusat kebijakan ekonomi dan keuangan.

Penghargaan yang diraih atas pengabdiannya yaitu Menteri Keuangan terbaik 1989 oleh Euromoney. Predikat yang sama pada 1990 oleh Majalah Asia dan Bintang Mahaputra Adipradana III pada 1973.

Sumarlin yang lahir di Blitar pada 7 Desember 1932, menempuh pendidikan S1 Ekonomi di Universitas Indonesia pada 1958.

Menteri Keuangan J.B. Sumarlin saat rapat kerja bersama komisi APBN DPR untuk penyusunan RAPBN tahun anggaran 1991-92 di Jakarta, Senin (8/10/1990) Foto: ANTARA/ARSIP

Ia juga pernah meraih Bintang Grootkruis in de Orde van Leopold II dari pemerintah Belgia tahun 1975. Kemudian ia melanjutkan studi S2 di Universitas California AS dan mendapatkan gelar Master of Arts (M.A) pada 1960.

Sementara pendidikan S3 nya ditempuh di Universitas Pittsburg Amerika Serikat dan gelar doktor Ph.D didapat pada 1968.

Sebelum masuk ke pemerintahan, JB Sumarlin sempat bekerja sebagai dosen di Fakultas Ekonomi UI. Sementara perjalanan karirnya di Kemenkeu dimulai saat menjadi Staf Ahli Menteri Keuangan, Ali Wardhana pada periode 1968-1969.

Sumarlin lahir di Nglegok, Blitar, Jawa Timur, 7 Desember 1932. Ia merupakan jebolan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 1958.

Selain menjabat sebagai Menkeu, Sumarlin juga pernah menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menneg PAN), Ketua Badan Pengawas Keuangan (BPK), dan Ketua Bappenas.