Menteri KKP Edhy Prabowo, Kunjungan kerja Kalimantan Barat
26 November 2020 13:05

Setahun Edhy Prabowo di KKP: Janji Tak Rombak Pejabat, Dinas Pakai Jet Pribadi

Setahun Edhy Prabowo di KKP: Janji Tak Rombak Pejabat, Dinas Pakai Jet Pribadi  (45273)
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menggunakan private jet saat kunjungan kerja ke Kalimantan Barat. Foto: Twitter/@Edhy_Prabowo
Karier Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) dipastikan berakhir, setelah dia ditangkap KPK pada Rabu (25/11) atas dugaan korupsi terkait ekspor benih lobster. Politikus Partai Gerindra itu dilantik sebagai menteri pada 23 Oktober 2019, sehingga jabatan itu didudukinya hanya sekitar setahun.
ADVERTISEMENT
Dalam setahun jabatannya sebagai Menteri KP, banyak dinamika dalam kepemimpinannya. Yang paling riuh adalah soal kebijakannya mengizinkan ekspor benih lobster. Sejak masih dalam tahap rencana, hal itu telah mengundang polemik. Sampai akhirnya perkara yang sama membuatnya terjerat kasus hukum dengan KPK.
Selain itu, ada beberapa hal menonjol semasa jabatan Edhy Prabowo sebagai Menteri KP. Berikut sebagian di antaranya:

Janji Tak Rombak Pejabat Eselon I

Perombakan pejabat ketika berganti kepemimpinan, sebenarnya hal lazim dalam setiap organisasi. Tapi selepas dilantik oleh Presiden Jokowi dan menerima jabatan dari Susi Pudjiastuti sebagai pendahulunya, Edhy Prabowo sempat berjanji tak akan merombak pejabat eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Kami di dalam kepemimpinan saya di KKP, saya memang tak mengambil keputusan untuk mengganti eselon I. Kecuali yang kosong saya isi,” kata Edhy Prabowo saat menjadi pembicara dalam acara Kadin Indonesia, di Jakarta, Senin (18/11/2019).
Setahun Edhy Prabowo di KKP: Janji Tak Rombak Pejabat, Dinas Pakai Jet Pribadi  (45274)
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Zulficar Mochtar, saat menjadi pembicara di Our Ocean Conference 2018, Bali, Selasa (30/10/2018). Foto: Abil Achmad Akbar/kumparan
Edhy mengungkapkan, sejak dilantik menjadi menteri dirinya sudah harus menghadapi banyak posisi kosong dari eselon I sampai eselon IV yang berjumlah 151 belum terisi. Tapi kemudian, di luar pengisian posisi-posisi yang kosong itu, terjadi juga perombakan.
ADVERTISEMENT
Posisi Sekjen KKP misalnya, yang sebelumnya ditempati Nilanto Perbowo, diisi oleh Antam Novambar, yang sebelumnya merupakan Wakabareskrim Polri. Nilanto lalu digeser menjadi Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP).
Tak lama di posisi itu, Nilanto digeser lagi menjadi pejabat fungsional ahli pengelola produksi perikanan tangkap. Posisinya sebagai Dirjen PDSPKP digantikan Artati Widiarti yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Menteri KP. Posisi Artati digantikan Darmadi yang sebelumnya pejabat di Inspektorat Jenderal.
Edhy Prabowo juga mencopot Zulficar Mochtar, dari jabatannya sebagai Dirjen Perikanan Tangkap pada Senin (13/7). Alasannya, posisi yang ditempati Zulficar harus diisi PNS dan Zulficar dianggap tak memenuhi syarat itu. Zulficar sendiri mengaku mundur, bukan dicopot dari jabatannya. Dia merupakan salah satu yang menolak kebijakan ekspor benih lobster.
ADVERTISEMENT
Posisi Dirjen Perikanan Tangkap selanjutnya ditempati Aryo Hanggono, yang sebelumnya menjabat Dirjen Penataan Ruang Laut (PRL). Posisi itu kemudian diisi Tb. Haeru Rahayu.

Dinas Pakai Jet Pribadi

Edhy Prabowo pernah melakukan perjalanan dinas ke Pontianak, Kalimantan Barat, menggunakan jet pribadi. Agendanya meninjau tiga kapal pencuri ikan dari Vietnam dan mengunjungi tambak udang dan ikan arwana.
Dalam postingan foto yang diunggah Menteri KP itu dalam akun twitter resminya, terlihat Edhy menggunakan pesawat private jet jenis Hawker Beechraft 900PX ke Pontianak. Foto tersebut sempat viral karena dianggap terlalu mahal harga sewanya.
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Menteri KKP saat itu, Miftah Sabri mengatakan, pesawat yang digunakan Edhy Prabowo dari Natuna ke Pontianak adalah air surveillance atau pesawat pengawas. Karena sedang ada operasi Laut Natuna, pihaknya mengerahkan kapal pengawas dari unsur laut dan menggunakan air surveillance dari udara.
ADVERTISEMENT
"Pesawat tersebut milik Kalibrasi sebagai pesawat survei yang kami sewa melalui kontrak satu tahun ke depan. Penggunaan pesawat tersebut resmi kami sewa dalam rangka operasi air surveillance," kata Miftah saat dihubungi kumparan, Jumat (10/1).