SKK Migas: Harga Gas di Hulu USD 5,4, Lewat Calo Jadi USD 9

Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu sempat meminta jajarannya menurunkan harga gas bumi untuk kebutuhan industri. Jokowi menilai harga gas untuk industri di dalam negeri masih terlalu mahal, di atas USD 6 per Million Metric British Thermal Unit (MMbtu).
Padahal sebenarnya berdasarkan Perpres Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, ada tujuh sektor industri yang diupayakan mendapatkan harga gas sebesar USD 6 per MMbtu.
Ketujuh sektor industri tersebut yaitu industri pupuk, industri petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca dan industri sarung tangan karet.
Terkait mahalnya gas untuk industri itu, menurut Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dwi Soetjipto, harga gas di hulu sebenarnya hanya sekitar USD 5,4 MMbtu.
Angka itu merupakan harga rata-rata dari harga gas onshore atau lapangan yang terletak di darat yang sekitar USD 4 per MMbtu, dan harga gas offshore atau lapangan lepas pantai yang harganya lebih tinggi.
"Jadi ini tentu saja bervariasi. Kalau onshore sekitar USD 4 per MMbtu. Kemudian yang di offshore agak lebih tinggi sedikit. Berbeda-beda memang. Average kita di USD 5,4 per MMbtu," kata Tjip, sapaan akrabnya dalam konferensi pers di Gedung City Plaza, Jakarta, Kamis (9/1).
Dia menambahkan, harga gas yang dijual ke industri akan berbeda dengan harga gas di sisi hulu karena ada biaya distribusi. Ia menyebut angka USD 6-7 per MMbtu jika harga gas dari hulu ditambah dengan ongkos distribusi. Menurut Tjip, harga gas bumi akan makin mahal jika dibeli melalui perantara. Bahkan bisa mencapai USD 9 per MMbtu.
"Tetapi dalam perjalanannya sampai di industri kalau yang langsung dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) bisa USD 6-USD 7 per MMbtu. Yang lewat trading (calo) bisa USD 8-9 MMbtu," jelasnya.
Saat ini pihaknya tengah melakukan kajian agar harga gas di sisi hulu bisa turun. Misalnya dengan mengurangi pajak. Tujuannya agar keinginan Jokowi tersebut dapat tercapai.
"Ada 3 opsi, antara lain bagian negara yang kemungkinan bisa dikurangi itu yang kita coba exercise, porsi-porsi pajak atau insentif lain sehingga bisa menekan harga gas ini yang kita lakukan. Harus blok per blok," kata Tjip.
Sementara itu, Deputi Keuangan dan Monetisasi SKK Migas Arief Setiawan Handoko menambahkan, ada banyak komponen yang membuat harga gas di end user menjadi tinggi. Pertama seperti komponen transportasi, toll fee, hingga margin dari distribusi gas bumi.
"Nah saya setuju sama Pak Dwi, di hulu ini investasinya sangat besar. Harapan kita ya kalaupun ada margin-margin jangan kalah lah sama midstream atau perantaranya. Artinya kita coba kalau ada kebijakan baru yang kita coba merapatkan dan melakukan efisiensi sebisa mungkin untuk memenuhi itu," tutupnya.
