Smelter Freeport di Gresik Rampung, Bahlil: Tak Adil Bila Izin Tak Diperpanjang
PerbesarMenteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia merasa kurang adil bila tidak memberikan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) kepada PT Freeport Indonesia (PTFI) yang telah merampungkan pembangunan smelter tembaganya di Gresik Jawa Timur.
PTFI pada pembangunan smelter tembaga di Gresik itu telah menggelontorkan investasi Rp 58 triliun dan berkontribusi penyerapan lapangan tenaga kerja hingga 40 ribu tenaga kerja. Hal itu dikatakan Bahlil saat peresmian Smelter Freeport di Gresik, Kamis (27/6), yang juga dihadiri Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
"Atas dasar ini Pak Menko, kemarin kebetulan saya termasuk salah satu yang negosiasi perpanjangan Freeport, dan ada Menteri ESDM juga. Rasa-rasanya sih agak kurang adil kalau tidak kita berikan perpanjangan tambahan karena sudah bangun smelter di Gresik, dan kita akan dapat saham tambahan 10 persen," kata Bahlil, Kamis (27/6).
Apalagi, kata Bahlil, PTFI sudah sepakat dengan pembangunan smelter baru di Papua. Bahlil juga menjanjikan kepada Presiden Direktur PTFI Tony Wenas yang juga hadir di lokasi, bahwa pemerintah akan segera memberikan izin perpanjangan bila PTFI sudah memenuhi persyaratan yang diminta pemerintah.
"Insyaallah Pak Tony, kami akan merampungkan dalam kurun waktu secepat-cepatnya tergantung kalau PT Freeport juga sudah selesai syaratnya. Kita akan lakukan percepatan supaya perpanjangan ini bisa dilakukan," kata Bahlil.
Pada 2018 lalu, saham Freeport yang dimiliki Indonesia masih hanya 9,36 persen. Lalu menjadi 51,23 persen setelah divestasi saham pada September 2018 melalui PT Inalum (Persero) yang membayar sebagian saham Freeport senilai USD 3,85 miliar atau hampir Rp 60 triliun.
Divestasi saham 10 persen tambahan yang sedang diusahakan pemerintah merupakan salah satu syarat perpanjangan IUPK PTFI yang berakhir di 2041, menjadi selama 20 tahun lagi alias sampai 2061. Selain itu Bahlil juga meminta PTFI membangun smelter baru di Papua.
"Karena sekarang ini Freeport sudah tidak lagi punya Freeport-McMoran, ini sudah 50 persen milik BUMN, kalau kita sudah tambah 10 persen lagi maka sekitar 60 persen milik pemerintah Indonesia. Jadi kalau untuk negara kita saja, kenapa harus kita buat ribet-ribet," tegas Bahlil.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif membuka potensi divestasi saham lanjutan PTFI sebesar 10 persen kepada pemerintah bisa gratis.
"Jadi tidak keluar duit lagi MIND ID, nanti dihitung dari, ya ada mekanismenya, tapi dapat tambahan share," ungkapnya saat ditemui di kantor Ditjen Migas Kementerian ESDM, Jumat (7/6).