Sri Mulyani Akan Cabut Anggaran untuk Desa Siluman

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR. Foto: ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan tak segan mencabut anggaran dana yang telah ditransfer kepada sejumlah desa tak berpenghuni alias desa siluman.

Hingga kini, pihaknya bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa daerah Tertinggal, sedang merapikan data base penerima dana desa hingga meneliti kejanggalan yang terjadi.

"Kalau ada daerah yang ketahuan ada dana desa yang ternyata desanya tidak legitimate, kita bekukan. kalau sudah terlanjur transfer ya kita ambil lagi, melalui siapa? ya pemerintah daerahnya dong," ujar Sri Mulyani di Gedung DJP, Jakarta, Kamis (14/11).

Di hadapan para pejabat daerah, Sri Mulyani mengimbau agar lebih cermat dan bertanggungjawab atas desa-desa di dalam otoritasnya. Terutama terkait potensi manipulasi anggaran dana desa.

Pengawasan tersebut, kata dia, perlu dilakukan di berbagai level pemerintahan daerah. Mulai dari provinsi hingga yang terdekat antar desa.

"Jadi sebetulnya lurah dan desa semua mendapatkan dan itu, berarti pada level grass root ada dana yang ditransfer langsung," ujar dia.

Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani (kiri) menghadiri Rapat Kerja bersama komisi XI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/8). Foto: Helmi Afandi/kumparan

Namun, pihaknya sampai saat ini belum bisa memastikan jumlah pasti jumlah desa fiktif tersebut dan berapa yang telah ditransfer ke desa tersebut.

"Itu nanti kita koordinasi dulu dengan Kemendagri, PDTT. Belum bisa dilihat berapa jumlahnya, angkanya, nanti koordinasi dulu," ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian PDTT, Indonesia memiliki 74.597 desa di 2019. Dengan pagu anggaran Dana Desa dalam APBN 2019 sebesar Rp 70 triliun, setiap desa mendapatkan sekitar Rp 900 juta tahun ini.

Adapun sejak Januari-September 2019, realisasi Dana Desa mencapai Rp 44 triliun, atau 62,9 persen dari target sebesar Rp 70 triliun. Capaian ini merupakan yang terendah sejak 2015.