Bisnis
·
3 Agustus 2021 18:56
·
waktu baca 1 menit

Sri Mulyani Dikomplain Subsidi Internet Belum Merata, Begini Penjelasannya

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Sri Mulyani Dikomplain  Subsidi Internet Belum Merata, Begini Penjelasannya (936743)
searchPerbesar
Menteri Keuangan Sri Mulyani berbincang dengan para siswa saat mengajar di SD Negeri 1 Kenari, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2019). Foto: Nugroho Sejati/kumparan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku mendapat komplain soal pembagian subsidi internet. Pemerintah memberikan subsidi internet bagi siswa, mahasiswa, dan pengajar untuk menunjang kegiatan belajar mengajar yang harus dilakukan secara daring semenjak pandemi COVID-19.
ADVERTISEMENT
Namun tidak sedikit masyarakat yang mengeluh lantaran belum menerima subsidi internet tersebut. Sri Mulyani menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi lantaran ada pembaharuan data siswa dan mahasiswa di tahun ajaran baru.
“Hari ini saya dengar ada yang komplain, Saya belum mendapatkan subsidi internet. Itu karena tahun anggaran baru mau sama-sama diberikan untuk subsidi internet ternyata ada murid yang lulus, ada murid baru,” ujar Sri Mulyani dalam Webinar Keterbukaan Informasi Publik, Selasa (3/8).
Sehingga menurut Sri Mulyani, basis data penerima subsidi internet pada semester lalu tidak bisa digunakan sebagai acuan di semester ini. Sebab basis datanya mengalami perubahan sehingga harus diupdate terlebih dahulu.
“Jadi enggak bisa menggunakan data yang kemarin. Berubah lagi,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
Tidak hanya soal internet, sebelumnya Sri Mulyani juga dikomplain soal penyaluran bansos. Sama seperti subsidi internet, banyak pihak yang mengeluh lantaran pembagian bansos tidak merata atau dinilai tidak tepat sasaran.
Sri Mulyani pun menegaskan bahwa bansos akan disalurkan secara merata dan tepat sasaran. Sri Mulyani memastikan bahwa kebijakan bansos yang diberikan pemerintah saat ini adalah untuk kepentingan publik bukan untuk kepentingan segelintir orang.
“Feedback publik begitu cepat dengan adanya medsos. Yang dilakukan pemerintah adalah sesuai kepentingan publik. Bukan kepentingan pejabat atau kelompok tertentu,” tandasnya.