Sri Mulyani Ungkap Ada Penerima Bansos karena Kenal Pejabat

Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Mou koordinasi percepatan dan perluasan transaksi pemerintah daerah secara elektronik, di Kemenko Perekonomian. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui menerima banyak laporan terkait pembagian bansos selama masa pandemi. Sri Mulyani mengatakan, banyak pihak yang mengeluh lantaran pembagian bansos tidak merata atau dinilai tidak tepat sasaran.

“Reaksi itu bisa macem-macem. Itu bansos triliunan, orang pada dapet kok saya enggak? Saya lihat tetangga yang lebih kaya dapat bansos. Ada juga dia dapat bansos karena kenal pejabat,” ujar Sri Mulyani dalam Webinar Keterbukaan Informasi Publik, Selasa (3/8).

Pemerintah menggelontorkan banyak jenis bansos selama pandemi COVID-19. Antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), program Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non-Tunai untuk 18,8 juta KPM, Bantuan Sosial Tunai sebesar Rp 300 ribu per bulan kepada 10 juta KPM, kemudian tambahan kartu sembako untuk 5,9 juta KPM di daerah serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa untuk 8 juta KPM. Tak hanya itu pemerintah juga memberikan tambahan bantuan beras serta diskon listrik.

“Ada yang merasa harusnya menerima tapi enggak terima. Ada yang menilai harusnya enggak menerima malah menerima. Pemerintah salurkan 10 juta PKH, 18,8 juta penerima sembako, 10 juta BST, 5,9 juta usulan tambahan 8 juta BLT desa. Tambahan beras dan diskon listrik. Sudah hafal saya karena sudah 18 bulan,” ujarnya.

Menurut Sri Mulyani, setiap kali pemerintah memberikan bantuan, pihaknya akan sangat cepat mendapatkan feedback dari publik. Apalagi di era media sosial saat ini, komplain ataupun keluhan tentang penyaluran bansos menjadi lebih mudah disampaikan oleh masyarakat.

Melihat fakta tersebut, Sri Mulyani pun menegaskan bahwa bansos akan disalurkan secara merata dan tepat sasaran. Sri Mulyani memastikan bahwa kebijakan bansos yang diberikan pemerintah saat ini adalah untuk kepentingan publik bukan untuk kepentingan segelintir orang.

“Feedback publik begitu cepat dengan adanya medsos. Yang dilakukan pemerintah adalah sesuai kepentingan publik. Bukan kepentingan pejabat atau kelompok tertentu,” tandasnya.