Terungkap Alasan Pemerintah Obral Insentif PPnBM hingga DP Rp 0 Mobil dan KPR

Pemerintah menggelontorkan sejumlah insentif mulai dari diskon hingga pembebasan PPnBM pembelian mobil, hingga DP Rp 0 baik untuk kredit mobil maupun KPR (Kredit Pemilikan Rumah). Semua insentif itu menyasar masyarakat menengah ke atas, agar mau membelanjakan uang mereka.
Beberapa kebijakan insentif ini diakui direspons positif oleh masyarakat. Survei Continum Data Indonesia misalnya, mendapati bahwa 72 persen konsumen Indonesia menyambut positif kebijakan tersebut. Big Data Expert Continum, Omar Abdillah, menjelaskan hal ini sejalan dengan meningkatnya pencarian soal harga mobil di Google.
"Terjadi peningkatan pencarian harga mobil di Google. Jadi ada dampak kebijakan terhadap perilaku konsumen kita," jelas Omar dalam virtual conference INDEF, Minggu (21/2).
Sementara itu Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengungkapkan pemerintah memang ingin mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2021 ini, dengan membangun kepercayaan masyarakat kelas menengah untuk mau membelanjakan uang mereka.
"Sejujurnya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi kuartal I 2021 ini agar bisa positif, kita agak pragmatis. Jadi kita lihat sektor-sektor apa yang punya sumbangan besar ke pertumbuhan ekonomi, maka kita arahkan insentif ke sektor itu," kata Susiwijono dalam perbincangan dengan media, Kamis (18/2).
Menurutnya, sektor manufaktur termasuk industri otomotif di dalamnya, menyumbang hampir 20 persen ke Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, sektor otomotif juga punya rantai pasok yang panjang dan penyerapan tenaga kerja yang besar. Sehingga jika permintaan kendaraan bermotor meningkat karena ada insentif PPnBM, diharapkan bisa menggerakkan sektor ekonomi lainnya.
"Jadi kita lihat sektor lainnya juga. Seperti perumahan dan properti itu kita akan bahas dengan asosiasinya, insentif apa yang bisa diberikan. Sektor ini juga kan menggerakkan industri bahan bangunan, penyerapan tenaga kerjanya juga tinggi," ujarnya.
Dia menambahkan, semua ini dilakukan untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19, baik dari aspek kesehatan maupun ekonomi. Untuk kesehatan pemerintah sedang mempercepat program vaksinasi, sementara dari ekonomi diupayakan berbagai insentif agar pertumbuhannya bisa berbalik positif.
"Jadi kita lakukan dua aspek simultan. Jangan sampai kesehatannya terpapar, ekonominya juga terkapar," ujar Susiwijono.
Untuk diketahui, meski tren pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik, namun sudah 3 kuartal masih di zona negatif. Pada kuartal II 2020, ekonomi Indonesia kontraksi 5,3 persen, lalu di kuartal III 2020 minus 3,5 persen, dan di kuartal IV 2020 masih minus 2,2 persen.
