Tingkat Kemiskinan di Era Jokowi Memang Turun, tapi Ketimpangan Malah Meningkat

Potret kemiskinan di Indonesia. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Debat kelima Pilpres 2024 sekaligus debat terakhir akan diselenggarakan pada Minggu, 4 Februari 2024 mendatang. Kali ini giliran para calon presiden yang akan kembali beradu gagasan.

Tema pada debat kelima akan membahas kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi.

Nah, isu kesejaheteraan sosial meliputi kemiskinan hingga ketimpangan di sebuah negara. Lantas, bagaimana kondisi kemiskinan di Indonesia? Apakah Indonesia masih jauh dari kata sejahtera?

Kemiskinan di Indonesia Turun

Angka kemiskinan maupun tingkat kemiskinan di Indonesia memang turun di era Jokowi. Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan pada Maret 2023 mencapai 25,9 juta orang. Adapun tingkat kemiskinannya mencapai 9,36 persen. Total populasi sendiri ada di angka 278,69 juta orang.

Dibandingkan September 2022, jumlah penduduk miskin menurun 0,46 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2022, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 0,26 juta orang.

Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 tercatat sebesar 9,36 persen atau turun 0,21 persen poin terhadap September 2022 dan menurun 0,18 persen poin terhadap Maret 2022.

BPS mencatat bahwa penduduk miskin terbanyak pada Maret 2023 ada di provinsi Jawa Timur, yaitu 4,18 juta orang. Diikuti oleh Jawa Barat dengan penduduk miskin mencapai 3,88 juta orang serta Jawa Tengah yang mencapai 3,79 juta orang.

Sementara itu, penduduk miskin paling sedikit ada di provinsi Kalimantan Utara, yakni 47 ribu orang. Diikuti oleh Kepulauan Bangka Belitung yang mencapai 68 ribu orang serta Maluku Utara 83 ribu orang.

Lain jumlah kemiskinan, lain juga tingkat kemiskinan. Jika menggunakan parameter ini, tingkat kemiskinan tertinggi ada di Papua 26,03 persen. Sementara tingkat kemiskinan terendah ada di Bali yaitu 4,25 persen.

Apabila dilihat berdasarkan pulau, wilayah Maluku dan Papua memiliki persentase penduduk miskin di perdesaan tertinggi mencapai 26,73 persen. Lalu, disusul dengan wilayah Bali dan Nusa Tenggara mencapai 17,73 persen.

Persentase penduduk miskin di perkotaan tertinggi juga berada di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Kemudian, disusul wilayah Sumatera dengan penduduk miskin di perkotaan sebesar 7,97 persen.

Berdasarkan hitung-hitungan BPS, garis kemiskinan pada Maret 2023 ada di angka Rp 550.458 per kapita per bulan. Nah, garis kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata ada di angka Rp 2.592.657.

Ketimpangan Malah Naik

Meski di artas kertas jumlah penduduk miskin menurun, ketimpangan ekonomi di era Jokowi justru meningkat. Hal ini dapat dilihat dalam data gini ratio yang dirilis BPS pada periode yang sama.

Gini ratio atau rasio gini merupakan sebuah angka yang menjadi alat pengukuran ketidakmerataan atau ketimpangan. Di Indonesia, gini ratio biasanya digunakan untuk menggambarkan tingkat pemerataan distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan merupakan aspek fundamental dalam mengukur pemerataan pendapatan masyarakat di suatu negara.

Indeks gini memiliki skala 0 sampai 1. Penilaian 0 berarti mengarah pada pemerataan atau semakin rata. Sementara, skala 1 menunjukkan bahwa kondisi yang semakin timpang atau sangat timpang.

Berdasarkan laporan BPS, gini ratio Indonesia pada Maret 2023 ada di angka 0,39. Artinya, ketimpangan pendapatan masyarakat Indonesia pada tahap sedang, karena berada di antara angka 0,3 hingga 0,5.

Merujuk pada jurnal Kajian Ekonomi Keuangan Vol 20. No. 2 (2016) yang ditulis oleh Tri Wibowo, ketimpangan pendapatan masyarakat dikatakan rendah apabila koefisien Gini di bawah 0,3.

Sementara, itu jika koefisien Gini berada di rentang 0,3 sampai 0,5, ketimpangan pendapatan masyarakat berarti pada tahap sedang. Ketimpangan pendapatan masyarakat akan sangat timpang, jika indeks gini berada di atas 0,5.

Ketidakmerataan pendapatan masyarakat semakin timpang di wilayah perkotaan. Sejak tahun 2020, gini ratio masyarakat Indonesia di wilayah perkotaan tembus di angka 0,4. Meskipun, angka tersebut masih menunjukkan ketidakmerataan di tahap sedang.

Sementara, masyarakat Indonesia di wilayah pedesaan memiliki angka gini ratio yang relatif lebih rendah dibandingkan perkotaan.

Sejak 2020, misalnya, tingkat pemerataan pendapatan masyarakat Indonesia di wilayah perdesaan menyentuh angka 0,3. Di tahun 2023, wilayah perdesaan di Indonesia menunjukkan koefisien gini di angka 0,31. Angka ini menunjukkan ketimpangan pendapatan di tahap sedang.

Jika dilihat berdasarkan provinsi, ada 4 wilayah yang menunjukkan gini ratio cukup tinggi atau menembus angka 0,4. Pertama, Yogyakarta dengan gini ratio sebesar 0,449. Kedua, DKI Jakarta dengan koefisien gini mencapai 0,431. Ketiga, wilayah Jawa Barat memperoleh rasio gini sebesar 0,425 dan Gorontalo mencapai indeks gini 0,417.

Terdapat 5 provinsi dengan gini ratio terendah yang hanya menyentuh angka 0,2. Pertama, terdapat provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan pemerataan pendapatan masyarakatnya mencapai 0,245. Artinya, angka ini menunjukkan ketimpangan pendapatan di tahap rendah.

Lalu, ada Kalimantan Utara dengan indeks gini 0,277 dan Sumatera Barat sebesar 0,280. Kemudian, provinsi Maluku memperoleh gini rasio mencapai 0,288 dan Aceh di angka 0,296.

Kartu Sakti Jokowi dan Janji Capres

Selama era kepemimpinan Jokowi, ia memberikan beberapasolusi untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. Salah satu yang mencuri banyak perhatian publik adalah program kartu sakti Jokowi.

Beberapa yang ia tawarkan, yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Sembako Murah, Kartu Pra-Kerja, Kartu Program Keluarga Harapan (KPHP), Kartu Beras Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP) Kuliah.

Tahun 2020 menjadi tahun dengan anggaran bantuan sosial (bansos) tertinggi mencapa Rp 202 triliun. Di tahun selanjutnya, 2021, anggaran bansos mencapai Rp 173 triliun.

Jika melihat visi-misi capres-cawapres di Pilpres 2024, semua pasangan memiliki target untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen. Pada Maret 2023, kemiskinan ekstrem di Indonesia mencapai 1,12 persen.

Anies-Cak Imin, misalnya, ingin mengentaskan angka kemiskinan ekstrem mejadi 0 persen pada 2026. Pasangan nomor urut 01 ini ingin fokus dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara.

Sementara itu, Prabowo-Gibran menargetkan 0 persen kemiskinan ekstrem dalam 2 tahun pemerintahannya. Sementara, untuk kemiskinan non-ekstrem pasangan nomor urut 02 ini menargetkan di bawah 6 persen pada akhir 2029.

Pasangan nomor urut 03, Ganjar-Mahfud, juga memiliki misi untuk mewujudkan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen. Mereka juga menginginkan pengurangan kemiskinan non-estrem secara bertahap hingga 2,5 persen pada 2029.

Menurutmu, apakah pasangan capres-cawapres mendatang dapat menyelesaikan masalah kemiskinan di Indonesia?