TKN Prabowo: RI Kurang Pintar, LNG Diekspor ke China Tapi Impor Pupuk dari Sana

Kapal tanker LNG Foto: REUTERS/Issei Kato

Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran, Bobby Gafur Umar, berbicara soal kebijakan hilirisasi yang sudah dilakukan pemerintah saat ini. Dia mencontohkan ada yang sudah berhasil dan yang masih belum.

Untuk komoditas yang belum dihilirisasi, Bobby mencontohkan gas alam cair (liquified natural gas/LNG). Bahan baku pupuk ini Indonesia ekspor ke China. Kemudian setelah jadi pupuk, Indonesia mengimpornya lagi dari sana. BPS sendiri mencatat importir utama pupuk Indonesia berasal dari China dan Rusia.

"Selama ini Indonesia kurang pintar, contoh gas bumi, dijual dalam bentuk LNG ke negara China kemudian diolah jadi pupuk, kita impor pupuk," kata Bobby di Rodenstock Building, Jakarta Barat, Selasa (16/1) malam.

Sementara untuk hilirisasi yang berhasil, Bobby mencontohkan komoditas nikel. Dia menyebut sebelum ekspor nikel mentah dilarang, harganya hanya USD 600.

"Begitu jadi bahan baku industri jadi USD 15.000 per ton. Jadi sedemikian banyak nilai tambah yang dilakukan di Indonesia," tegasnya.

Pihak Prabowo-Gibran menyebut, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi paling cepat adalah dengan hilirisasi dan industrialisasi.

"Kemarin Pak Prabowo di KADIN ditanya bagaimana menjalankan ekonomi, strategi paling cepat adalah melakukan hilirisasi dan industrialisasi," pungkasnya.

Urungnya Wacana Larangan Ekspor LNG

Tahun lalu, Menteri ESDM Arifin Tasrif memastikan tak akan ada larangan ekspor gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG). Hal itu dia tegaskan usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi dan sejumlah menteri di Istana Negara, Jakarta, Senin (31/7/2023).

Rencana tak ada lagi kontrak baru ekspor gas muncul pertama kali dari Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada Mei 2023. Saat itu, Luhut bilang akan ada larangan ekspor gas mulai 2025 karena pasokannya akan diolah di dalam negeri untuk menjadi metanol dan petrokimia.

Adapun alasan batalnya pelarangan ekspor itu karena industri dalam negeri dinilai belum siap untuk menyerap dan mengolah produksi yang dihasilkan.

"Tidak ada. Jadi kita produksinya banyak, di dalam negeri itu belum mampu menyerap ini harus kita manfaatkan sebagai pendapatan untuk pemerintah," tegas Arifin.

Arifin bilang, dalam rapat kala itu Jokowi memang meminta ada evaluasi soal produksi dan konsumsi gas alam cair. Termasuk biaya yang dikeluarkan dan dampak industri di Indonesia jika keputusan itu diambil. Di dalam negeri pun, konsumsi gas khususnya untuk industri sudah terpenuhi, sehingga sisanya perlu diekspor.

"Saat ini masih cukup. Jadi seluruh produksi gas kita itu 67 persen sudah dipakai dalam negeri, sisanya dalam terserap ini lah yang kita lakukan penjualan komersil antara lain di ekspor dalam bentuk LNG dan gas pipa," ujarnya.