Untuk Danai Penanganan Pandemi, Ekonom Juga Usul Bubarkan Kantor Mega dan Luhut
PerbesarUntuk mendanai penanganan pandemi virus corona, ekonom tak hanya mengusulkan pemotongan gaji Presiden Jokowi dan para pejabat negara hingga eselon I. Tapi juga pembubaran lembaga dan kementerian yang dianggap sebagai sumber pemborosan anggaran.
"Ini saya sering ditanya, 'Uangnya darimana (penanganan pandemi) khususnya untuk jaminan sosial?' Usul saya konkret, bubarkan Kemenko Maritim dan Investasi. Bubarkan BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila," kata ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, kepada kumparan, Selasa (8/9).
Seperti diketahui, Kemenko Maritim dan Investasi saat ini dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan. Sedangkan Dewan Pengarah BPIP diketuai oleh Megawati Soekarnoputri.
"(Pembubaran) itu penghematannya lumayan besar, bisa Rp 200 miliar untuk stimulus UMKM, biaya kesehatan, juga perluasan dana bantuan sosial," imbuh Bhima.
Sebelumnya dalam diskusi Indonesia Leader Talk, Senin (7/9) malam, Bhima mendorong gaji serta tunjangan presiden dan para pejabat negara lainnya dipotong. Lebih luas dari itu, dia mengusulkan reformasi kelembagaan, yang paling konkret adalah pembubaran kementerian dan lembaga yang jadi sumber pemborosan anggaran. Dananya kemudian bisa dialihkan untuk penanganan pandemi.
"Bubarkan kementerian dan lembaga, itu usulan paling konkret. Iya sih sudah diturutin sama Pak Jokowi. Tapi entah kenapa ada distorsi. Harusnya yang dananya jumbo, tapi produktivitas dan efektivitas programnya rendah," ujar Bhima.
"Ini yang dibubarkan malah komite-komite yang keberadaannya juga hidup segan, mati tak mau," tandasnya lagi.
Seperti diketahui, pada Juli lalu Presiden Jokowi membubarkan 18 lembaga. Dari seluruh lembaga yang dibubarkan itu, tiga di antaranya dibentuk di masa Pemerintahan Jokowi sendiri. Selebihnya dibentuk sejak masa pemerintahan Soeharto hingga Susilo Bambang Yudhoyono.
***
Saksikan video menarik di bawah ini.