Utang Whoosh Numpuk, Opsi Serahkan Aset ke Negara Tak Bijak karena Bebani APBN

Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Provinsi Jawa Barat dalam rangka kunjungan kerja menggunakan whoosh pada Rabu (6/8/2025). Foto: Dok. Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden

Upaya restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh dinilai masih menemui jalan buntu. Opsi menyerahkan sebagian infrastruktur kepada pemerintah dianggap bukan langkah tepat karena justru berpotensi menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebelumnya Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan dua opsi restrukturisasi utang yang sedang dipertimbangkan. Pertama, melalui penambahan ekuitas. Kedua, dengan menyerahkan sebagian infrastruktur KCJB kepada pemerintah untuk dikelola sebagai Badan Layanan Umum (BLU).

Namun, pengamat BUMN dari NEXT Indonesia Center, Hery Gunawan, menilai langkah tersebut tidak ideal. Menurutnya, ruang fiskal pemerintah saat ini sudah terbatas, sehingga pelibatan APBN dalam restrukturisasi Whoosh sebaiknya dihindari.

“Pokoknya jangan libatkan lagi pemerintah di persoalan KCJB, misalnya mengandalkan APBN. Saat ini ruang gerak APBN juga sudah sesak. Kalau pun ada pemikiran seperti ini, sebaiknya pemerintah dan DPR menolak,” kata Hery kepada kumparan, Minggu (12/10).

COO Danantara Dony Oskaria ditemui usai acara Investor Daily Summit 2025 di JCC, Jakarta Pusat pada Kamis (9/10/2025). Foto: Argya Maheswara/kumparan

Ia menilai, Danantara dan para pemangku kepentingan perlu mencari alternatif lain yang lebih efisien untuk menyelesaikan persoalan utang. Salah satu opsi yang dinilai lebih realistis adalah negosiasi antar-pemerintah (government to government/G2G) antara Indonesia dan China.

“Karena inisiatif proyek Whoosh itu kan hajatnya pemerintah, dan yang menggarap adalah BUMN. Kalau antar-pemerintah lebih memungkinkan cari solusi. Bisa saja dengan model kompensasi, seperti negosiasi tarif resiprokal yang dikenakan Amerika ke Indonesia,” ujarnya.

Dari sisi operasional, Hery menilai Danantara perlu menggenjot pendapatan agar skala ekonomi proyek bisa tercapai. Upaya itu tak hanya bergantung pada layanan inti kereta cepat, tetapi juga ekspansi ke lini usaha pendukung.

“Kalau sulit dipenuhi oleh bisnis inti, dalam hal ini layanan kereta cepat Jakarta–Bandung, yang harus dicari adalah peluang ekspansi layanan yang tidak memerlukan biaya besar. Tetap mengandalkan kekuatan internal sebagai peluang. Itu pun kalau ada,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga telah menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan APBN untuk membayar utang proyek Whoosh. Ia menegaskan, tanggung jawab pembayaran berada di bawah pengelolaan Danantara. Apalagi sejak Maret 2025, setoran dividen BUMN dialihkan ke Danantara untuk memperkuat modalnya.

Kereta cepat Whoosh melintas di Kota Cimahi, Jawa Barat, Kamis (31/7/2025). Foto: Abdan Syakura/ANTARA FOTO

Saran lain datang dari pengamat BUMN Universitas Indonesia, Toto Pranoto. Ia menilai, langkah terbaik bagi Danantara bukan menyerahkan aset kepada pemerintah, melainkan memisahkan pengelolaan badan usaha operator dan badan usaha infrastruktur sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

“Mestinya implementasikan saja UU Kereta Api, di mana perlu ada pemisahan badan usaha operator KA dan badan usaha infrastruktur KA. Jadi opsi Danantara itu sebaiknya diarahkan masuk ke pembuatan BU Infrastruktur agar pembagian tugas lebih jelas,” kata Toto.

instagram embed