Wapres Ma'ruf Amin Soroti Rendahnya Literasi Keuangan Syariah di Indonesia

Wakil presiden Ma'ruf Amin di acara Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik di Lingkungan Polres/Polresta/Polrestabes/Polresmetro Tahun 2020. Foto: Setwapres

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyoroti masih rendahnya literasi keuangan syariah di Indonesia. Wapres pun meminta seluruh pihak memanfaatkan situasi pandemi COVID-19, untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah secara digital.

"Komitmen seluruh pihak untuk bersinergi ini hendaknya tidak terhalangi adanya situasi pandemi. Justru, situasi ini hendaknya mendorong percepatan pemanfaatan teknologi digital agar jangkauan edukasi dan sosialisasi menjadi lebih luas," kata Ma'ruf Amin di Jakarta, Senin (26/7).

Hal itu disampaikan Wapres Ma’ruf Amin di acara Temu Ilmiah Nasional (Temilnas) XX Tahun 2021 yang diselenggarakan Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) Universitas Diponegoro Semarang secara virtual.

Merujuk pada laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lanjut Wapres, tingkat literasi keuangan syariah nasional masih tergolong rendah yakni hanya 8,93 persen. Sementara berdasarkan data Bank Indonesia (BI) pada 2020, Indeks Literasi Ekonomi dan Keuangan Sosial Syariah Nasional sebesar 16,2 persen.

Ilustrasi Bank Syariah. Foto: Shutterstock

"Kondisi ini mencerminkan bahwa masih diperlukan kerja keras agar pemahaman masyarakat tentang ekonomi dan keuangan syariah lebih meningkat," ujar Wapres.

Upaya peningkatan literasi masyarakat tersebut bisa dilakukan melalui jalur edukasi formal, secara akademik, vokasi dan profesi; maupun edukasi nonformal dalam bentuk sosialisasi.

Maruf Amin menambahkan, kemampuan literasi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah menjadi faktor penting untuk mencapai keberhasilan pengembangan sektor syariah tersebut.

"Semakin tinggi literasi ekonomi dan keuangan syariah pada masyarakat, maka akan semakin tinggi pula penggunaan barang dan jasa yang halal dan sesuai syariah oleh masyarakat," jelas Ma'ruf Amin.