APPI: Kalau Utang Klub Bisa Dicicil Terus, Percayalah Tahun Depan Terulang

APPI mengirimkan surat kepada PSPS soal detail gaji pemain yang harus dilunasi. Foto: APPI

Pertengahan tahun 2019 atau tepatnya 21 Juni, malam menjelang sepak mula Liga 2 2019, perwakilan PSPS Riau mendatangi kantor Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI). Ari Nugroho Arsadianto—Manajer 'Askar Bertuah'—membawa cek sebesar Rp500 juta untuk melunasi tunggakan gaji musim 2018.

PSPS menjadi klub terakhir kala itu yang akhirnya membayar kewajiban kepada 12 pemain (total Rp498 juta). Sebelumnya, ada Sriwijaya FC yang menyelesaikan sengketa.

PSMS Medan menyusul kemudian dengan melunasi utang sebesar Rp319 juta kepada 17 pemain secara tunai.

Selesainya sengketa pemain dan klub membuat BOPI bisa mengeluarkan rekomendasi Liga 2 2019.

Tahun 2020, PSPS tersandung kasus serupa. Askar Bertuah bersama empat klub lain masih menunggak gaji pemain.

BOPI akhirnya mengeluarkan rekomendasi Liga 2 2020. Anehnya, sepak mula kompetisi level kedua Indonesia itu tetap bisa dilangsungkan pada 14 Maret lalu di Balikpapan.

Para pemain PSPS Riau berlatih di Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai Sport Center, Pekanbaru, Riau, Kamis (25/7). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Yang bikin dahi berkerenyit, PSPS tetap diizinkan bermain meski sudah ada sanksi dari NDRC (National Dispute Resolution Chamber) berupa larangan mendaftarkan pemain selama tiga periode (satu setengah tahun).

Hukuman akibat Askar Bertuah lalai membayar kewajiban—batas waktu sepak mula Liga 2 2020—bisa dicabut dengan catatan klub harus membayar tunai.

“Iya bisa dicabut kalau ada kesepakatan mencicil. Kalau memang disepakati saat negosiasi tinggal lapor ke NDRC dan PSSI. Hukuman langsung dicabut. Persoalannya, sampai sekarang tidak ada kesepakatan. Pemain maunya dibayar sekaligus,” tutur Riza Hufaida, kuasa hukum APPI (Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia).

Kenyataannya, PSPS bersurat ke PT Liga Indonesia Baru (LIB) untuk mengambil dana subsidi Liga 2 2020 (Rp1,150 miliar) untuk melunasi utangnya. Padahal, dana subsidi bisa cair dengan tujuh termin, tidak bisa sekaligus.

APPI—yang diberi kuasa terhadap pemain—keberatan bila PT LIB sebagai perantara pembayaran utang.

“Langsung dari klub kepada pemain, tidak ada perantara PT LIB. Pemain itu sudah dikuasakan ke APPI. Secara etika, harus hubungi APPI. Sampai saat ini, APPI masih kepada sikap bayar sekaligus,” kata Riza.

Ketum PSSI Iwan Bule bersama dua wakilnya, Cucu Sumantri (kiri) dan Iwan Budianto (kanan). Foto: kumparan/Fanny Kusumawardhani

Riza lebih lanjut menuturkan bahwa skema bayar utang dengan mencicil membuat klub bakal tuman. Menggampangkan atau meremehkan persoalan utang karena ada dana subsidi.

“Itu utang dari tahun kapan. Jaminannya juga apa, tidak ada. Kalau utang-utang itu bisa dicicil, percayalah tahun depan bakal banyak yang jauh bermasalah. Konsepnya itu ada kesepakatan antara klub dan pemain. Dalam putusan (NDRC) harus dibayar tunai,” ujar Riza.

PSSI dan PT LIB selaku operator pun seakan tak mengindahkan putusan NDRC. Ketika dikonfirmasi terpisah, Mochamad Iriawan—Ketua Umum PSSI—melempar kasus tersebut kepada operator.

Padahal, seharusnya PSSI menjadi palang pintu terakhir yang menjalankan putusan NDRC. Dengan kata lain, federasi memblokir atau melarang PSPS tampil di Liga 2 2020.

“Tanyakan itu ke Pak Cucu (Direktur PT LIB),” kata Iriawan.

Ponaryo Astaman (GM APPI) saat dalam acara APPI Awards. Foto: Ferry Adi/kumparan

Sementara itu, PT LIB bersedia membayar utang PSPS. Namun, skema pembayarannya masih menjadi teka-teki.

“Kami sudah mau membayarkan. Tinggal pemainnya datang dan tanda tangan. Sudah diberikan surat juga kepada pemain,” ujar Cucu.

Well, kalau misalnya PT LIB melunasi utang PSPS dengan dana subsidi maka tetap menyalahi putusan NDRC. Kecuali, operator bisa membayar tunai.

Rasanya kecil kemungkinan bisa tunai. Soalnya, sampai saat ini PT LIB masih punya utang subsidi beberapa musim ke belakang kepada klub.