APPI: Pembatasan Pemain Naturalisasi Adalah Pelanggaran HAM

Selebrasi pemain Persib bandung, Marc Klok (kiri), saat melawan PSIS Semarang di Stadion Jatidiri Semarang. Foto: Liga Indonesia Baru

Sarasehan sepak bola Indonesia yang dilaksanakan di Surabaya pada 4 Maret lalu menghasilkan sejumlah poin, salah satu yang menjadi kontroversi adalah pembatasan jumlah pemain naturalisasi di liga. Hal ini ditentang keras oleh Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia (APPI).

Jadi, Erick Thohir selaku Ketua Umum (Ketum) PSSI menerangkan bahwa sebaiknya jumlah pemain naturalisasi dalam sebuah klub maksimal dua. APPI menilai itu melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

"Pembatasan pemain naturalisasi merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia [HAM]. Setelah seseorang dinyatakan menjadi Warga Negara Indonesia [WNI], seyogianya ia mendapatkan hak yang sama dengan WNI lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini tidak sejalan dengan Universal Declaration of Player Rights dan FIFA’s Human Rights Policy," tulis APPI dalam keterangan resmi, Senin (6/3).

"Jika naturalisasi dianggap suatu polemik di sepak bola nasional, perlu dicari solusi terbaik dan bukan malah membatasi jumlahnya dalam setiap tim. Terlebih, sebagian dari pemain-pemain tersebut pernah dan bahkan masih menjadi pemain aktif Timnas Indonesia. Sebagian dari mereka memilih menjadi WNI karena kebutuhan dan permintaan untuk timnas," lanjutnya.

Pemain Persik Kediri, Mochammad Sabillah; dan pemain Madura United, Beto Goncalves. Foto: Situs web resmi Liga Indonesia Baru

APPI mengimbau agar aturan tersebut harus dikaji lebih lanjut. Mereka juga menuntut hal lain yang dinilai urgent untuk diperjelas oleh PSSI demi kesejahteraan pemain, seperti pembatasan gaji (salary cap).

"Perlu diperjelas tujuan adanya pembatasan bagi pemain naturalisasi, jika tujuan pembatasan pemain adalah untuk pengembangan pemain lokal, namun hal ini tidak sejalan dengan rencana penambahan kuota pemain asing," tutur APPI.

"Hal serupa juga dengan adanya usulan salary cap juga perlu dikaji lebih mendalam karena FIFA juga mengarahkan untuk setiap federasi memberikan batasan salary minimum. Jika salary cap diterapkan menjadi suatu aturan, perlu ditambahkan regulasi menggunakan minimum salary agar tidak terjadinya disparitas antarpemain di Indonesia," tambah APPI.

Pemain Bali United: Eber Bessa, Ilija Spasojevic, Fadil Sausu. Foto: Liga Indonesia Baru

APPI juga menyinggung soal jadwal kompetisi. Wakil Ketua Umum PSSI, Ratu Tisha, menerangkan bahwa musim baru Liga 1 akan dimulai pada Juli nanti dan Liga 2 pada November mendatang. APPI meminta itu dikaji lagi.

"Tujuan untuk memberikan waktu lebih luas bagi kompetisi Liga 2 merupakan suatu program yang baik. Namun jika dilihat dari segi timeline, akan sangat berbenturan satu dengan yang lain," beber APPI.

"Seperti Liga 2 2023/24 yang direncanakan berakhir di Juni 2024, namun Liga 1 akan terselenggara Juli 2024, sebagaimana akan terselenggara pada musim sebelumnya [Juli 2023]. Ini menandakan pemain yang promosi dari Liga 2 2023/24 yang akan main di Liga 1 2024/25 hanya memiliki waktu istirahat satu bulan."

"Terkait hal-hal tersebut, APPI telah mengirimkan surat kepada PSSI untuk dapat dibuatkan suatu audiensi guna membahas hal-hal tersebut. Harapan agar pemain dapat dlibatkan dalam pengambilan keputusan menjadi suatu transformasi bagi sepak bola Indonesia jika ingin meningkatkan kualitas dan standar sepak bola jika berkaca dari sepak bola di negara-negara maju," tandas APPI.