Bentrok Tahun Politik, Piala Indonesia Musim Depan Tak Digelar Lagi

31 Mei 2023 18:36 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Trofi Piala Indonesia di Stadion Andi Mattalatta, Makassar, Senin (5/8). Foto: Nugroho Sejati/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Trofi Piala Indonesia di Stadion Andi Mattalatta, Makassar, Senin (5/8). Foto: Nugroho Sejati/kumparan
ADVERTISEMENT
Turnamen Piala Indonesia kembali ditiadakan pada musim depan. Ditiadakannya turnamen tersebut karena berbentrokan dengan tahun politik pada 2024.
ADVERTISEMENT
Hal itu disampaikan oleh Presiden Klub Madura United, Achsanul Qosasi. Ia mengungkapkan padatnya kegiatan politik pada 2024 mempengaruhi jadwal pertandingan.
Anggota BPK Achsanul Qosasi (kiri) saat menyerahkan LHP Kinerja LPP TVRI di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (26/2). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
"Tapi, boleh dicoba sebenarnya, kalau misalnya enggak bisa, ya, enggak apa-apa berhenti di tengah jalan, kan untuk tontonan," sambungnya.
Pada 2024 nanti, Indonesia akan menggelar pemilu serentak. Pemilihan Anggota DPR, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD (Provinsi), dan DPRD (Kabupaten) akan dilakukan bersamaan.
Piala Indonesia terakhir kali digelar pada 2019 lalu dengan PSM Makassar keluar sebagai juara. Musim lalu, Piala Indonesia juga urung dilaksanakan karena persoalan sponsor.
Ketum PSSI Erick Thohir didampingi Wakil Ketua Umum PSSI Zainudin Amali dan Ratu Tisha Destria meninjau lapangan sepak bola Stadion SI Jalak Harupat di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (11/3/2023). Foto: M Agung Rajasa/ANTARA FOTO
Di lain sisi, Zainudin Amali selaku Wakil Ketua Umum 1 PSSI mengaku pihaknya sedang membicarakan turnamen Piala Indonesia. Ia juga menyoroti padatnya jadwal terlepas dari Pemilu Serentak 2024.
ADVERTISEMENT
"Sedang dibicarakan, pelan-pelanlah. Pelan-pelan kami kerjakan mana yang memungkinkan," kata Amali.
"Karena kita ini juga menjadi tuan rumah AFC [Kualifikasi Piala Asia U-23], ada banyak kegiatan, dan kami lihat mana yang harus diikuti dan mana yang tidak. Tidak semua [harus dijalankan]," tandasnya.