kumparan
4 November 2019 12:46

PSSI dalam Cengkeram Mafia Bola

COVER LIPSUS BEREBUT PSSI
Ilustrasi. Desainer: Argy Pradipta/kumparan
Pukul 01.54 dini hari, Sabtu (2/11), dua orang lelaki memasuki lift lantai 17 Hotel Shangri-La Jakarta—tempat Kongres PSSI berlangsung. Langkah keduanya tergesa. Begitu pintu lift tertutup, mereka saling lirik dan bergeser ke sudut belakang. Satu di antaranya lantas mengeluarkan sehelai amplop putih dari saku celana. Amplop panjang setebal 10 sentimeter itu dalam posisi terlipat.
Lelaki berjaket menyodorkan amplop tersebut ke rekannya yang bertopi. Amplop diterima dan kedua pria itu terlibat perbincangan bernada tinggi dalam dialek Sumatera. Sekejap, amplop kembali masuk ke kantong lelaki berjaket—aman tersembunyi.
Wartawan kumparan yang kebetulan berada di lift yang sama, memperhatikan adegan tersebut. Berikutnya, setiba lift di lantai dua, kedua lelaki dengan gerak-gerik mencurigakan itu bergegas melangkah keluar ke arah lobi. Di sana, sekelompok orang meriung di jejeran sofa hingga subuh menjelang. Obrolan mereka tak jauh-jauh dari sepak bola.
Salah satu dari lelaki di lift yang memegang amplop, menurut sumber kumparan yang saat itu berada di lobi Shangri-La, adalah pegawai klub bola asal Sumatera yang menjadi peserta Kongres Luar Biasa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Klub-klub bola yang berkompetisi di Liga Indonesia punya hak suara untuk memilih pengurus PSSI pada kongres itu.
Shangri-la, hotel bintang lima dengan tarif kamar terendah di atas Rp 2 juta, akhir pekan itu memang menjadi lokasi perhelatan akbar KLB PSSI guna memilih ketua umum yang digelar tiap empat tahun. Acara berlangsung di Grand Ballroom hotel itu yang terletak di lantai dua.
Lipsus PSSI, Kongres PSSI
Komite Eksekutif PSSI periode 2019-2023 usai Kongres. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
Sementara kedua lelaki yang membahas amplop di lift itu menghilang dari pandangan, seorang sumber berbicara kepada kumparan, “Kalau lu sampai jam enam pagi di sini, lu liatin aja, masih bakal ada lagi yang begitu.”
Saat itu, Kongres Luar Biasa PSSI tinggal beberapa jam menuju pembukaan pada pukul sembilan pagi. Tim kumparan secara khusus memesan kamar di lantai 17 hotel tersebut guna memantau pergerakan para peserta Kongres. Sekitar 300-an peserta kongres yang menginap di hotel itu menempati kamar-kamar yang tersebar di lantai 13 ke atas.
Menjelang Kongres dibuka, dugaan politik uang berembus kencang seiring persaingan ketat para calon memperebutkan kursi ketua umum, wakil ketua umum, dan komite eksekutif PSSI. Salah satu kandidat ketua umum, politikus Gerindra Farry Djemi Francis, menuding proses KLB PSSI sarat politik uang.
“Kita sudah tahu, kita sudah dengar, dan kita punya pengalaman-pengalaman pada kongres sebelumnya, di mana tercium permainan-permainan money politics,” kata Farry.
Farry termasuk satu di antara tujuh calon ketua umum yang memprotes penyelenggaraan KLB PSSI. Ia keluar saat acara pemilihan ketua umum hendak dimulai, dan tidak mendapat satu suara pun.
Namun, tuduhan Farry dan enam kandidat ketua umum itu dibantah oleh calon lain beserta para pemegang hak suara di kongres. “Tidak ada (politik uang),” kata Wakil Ketua Umum terpilih, Mayjen TNI Cucu Sumantri.
Cucu Sumantri adalah perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang pernah menjadi Pangdam I/Bukit Barisan dan Kepala Staf Kostrad. Ia yang sekarang berdinas di Lembaga Ketahanan Nasional, berhasil mengantongi 81 dari total 85 suara dalam perebutan kursi wakil ketua umum.
Kini di PSSI, Cucu dan Iwan Budianto selaku Wakil Ketua Umum, akan bermitra dengan koleganya di Lemhannas pula. Komjen Pol Mochamad Iriawan alias Iwan Bule, perwira tinggi Polri dan Sekretaris Utama Lemhannas, sukses mengamankan pucuk kursi PSSI dengan kemenangan mutlak 82 suara.
PTR, Lipsus PSSI, KLB, PSSI, M Iriawan
Ketua Umum PSSI M Iriawan. Foto: ANTARA/Sigid Kurniawan
Sanggahan soal politik uang juga keluar dari mulut Manajer Arema Indonesia, Rudy Widodo. “Saya di Liga 1 enggak melihat itu ada,” kata dia usai KLB PSSI.
Meski demikian, tiga sumber kumparan yang juga menjadi peserta kongres, menyatakan peredaran suap banyak bermunculan di KLB PSSI tahun 2019 ini. Menurut mereka, semua transaksi yang berlangsung di hari H kongres, terpusat pada persaingan antarcalon komite eksekutif (Exco) PSSI.
KLB PSSI jadi palagan bagi 71 kandidat yang memperebutkan jatah 12 kursi Exco. Tak heran, karena Statuta PSSI memberi kewenangan pada Exco selaku pengawas dan penentu keputusan strategis jalannya roda organisasi PSSI.
Kandidat kuat Exco PSSI banyak diisi oleh orang lama. Mereka berasal dari perwakilan klub dan federasi PSSI di daerah. Sepuluh pengurus Exco pada periode sebelumnya, 2015-2019, pun kembali maju bertempur.
Hasilnya, sembilan dari 12 Exco terpilih merupakan penjabat periode lalu sekaligus orang lama di sepak bola tanah air. Petinggi klub yang masuk daftar Exco PSSI adalah CEO Mitra Kukar Endri Irawan, Manajer PS Barito Putera Hasnuryadi Sulaiman, CEO PSIS Semarang Yoyok Sukawi, pemilik Bali United Pieter Tanuri, dan Manajer Madura United Haruna Soemitro.
Sementara pengurus Exco yang berasal dari federasi ialah Ahmad Riyadh yang pernah menjabat Ketua Asosiasi Provinsi PSSI Jawa Timur, dan Dirk Soplanit yang merupakan Ketua Komite Ad Hoc Integritas PSSI serta Direktur PT Liga Indonesia Baru.
Upaya orang-orang lama untuk mempertahankan posisi mereka di Exco PSSI memantik protes dari “pemain baru” di arena PSSI seperti Andre Rosiade. Politikus Gerindra itu ialah penasihat klub Semen Padang 2009-2010 yang kini menjadi pembina sekolah sepak bola di Tangerang. Pada Kongres PSSI ini, ia mencalonkan diri menjadi Exco dan gagal.
Menurut Andre, bertarung melawan orang-orang lama hampir mustahil dilakukan. “Incumbent-incumbent itu saingan terberat untuk jadi Exco,” ujar Andre, Kamis (31/10), dua hari sebelum Kongres PSSI berlangsung.
Andi Darussalam Tabusala, mantan manajer timnas senior yang juga tak lolos ke kursi Exco, menganggap keberadaan orang-orang lama berpotensi melanggengkan masalah di tubuh PSSI. Sepanjang 32 tahun berkarier di PSSI, ujar Andi, kepengurusan PSSI 2015-2019 adalah yang terparah.
“Paling brengsek, nggak punya konsistensi. Terbuka semua cara bermainnya,” kata dia dengan nada keras.
Sidang Putusan Joko Driyono, Andi Darussalam Tabusala
mantan manajer timnas senior Andi Darussalam Tabusala. Foto: Nugroho Sejati/kumparan
Dua pejabat Exco PSSI periode 2015-2019 terlibat kasus mafia bola dengan memanfaatkan kewenangan mereka untuk mengatur pertandingan. Ketua Komite Kompetisi Hidayat dan Ketua Komite Futsal Johar Lin Eng, mundur setelah diproses hukum lantaran pengaturan skor pertandingan dengan cara membujuk klub hingga mengatur wasit.
Hidayat diduga terlibat skandal gol offside pertandingan delapan besar Liga 2 antara PSS Sleman dan Madura FC pada 8 November 2018. Ketika itu, pemain sayap PSS Sleman Ilhamul Irhaz menerima umpan dalam posisi offside yang amat kentara.
Umpan Ilhamul ke kotak penalti justru disambut bek Madura FC Chairul Ifran dengan sundulan yang mengarah ke gawang sendiri. Alhasil, Madura FC keok 0-1 dari PSS Sleman.
Keganjilan bermula ketika wasit pengganti Agung Setiawan tak memutuskan offside. Padahal pemain PSS Sleman berdiri jauh di depan garis pertahanan Madura FC.
Manajer Madura FC Januar Herwanto menilai kekalahan timnya terlampau janggal. Ia kemudian mengingat komunikasinya dengan Hidayat saat babak penyisihan pada Mei 2018. Ketika itu, Hidayat meminta Madura FC mengalah dari PSS Sleman dan mengimingi Januar duit Rp 100 juta. Namun, Januar menolak permintaan tersebut dan timnya menang 2-1 melawan PSS Sleman di penyisihan itu.
Hidayat Mundur Sebagai Anggota Exco PSSI
Hidayat saat menyatakan mundur dari PSSI. Foto: Sandi Firdaus/kumparan
Hidayat sendiri membantah terlibat aktif mengatur pertandingan tersebut. Ia mengatakan, sempat dihubungi oleh seseorang yang memintanya untuk merancang skenario agar PSS Sleman menang dari Madura FC.
Hidayat tak menyebut nama orang itu, namun menuding orang tersebut memanfaatkan posisinya sebagai mantan direktur Persibo Bondowoso yang merupakan cikal bakal klub Madura FC.
Walau menyanggah, Hidayat mundur dari PSSI per 3 November 2018. Ia mengaku lalai atas perancangan skenario pengaturan pertandingan. Ia juga dijatuhi sanksi berupa larangan untuk aktif di sepak bola Indonesia selama tiga tahun beserta denda Rp 150 juta.
“Saya tegaskan, itu satu-satunya yang saya lakukan akibat kelalaian saya. Saya tak pernah hubungi siapa pun lagi berkaitan dengan pertandingan di Liga 1 maupun Liga 2,” kata Hidayat saat itu.
Johar Lin Eng menjalani sidang perdana kasus mafia bola di Pengadilan Negeri Banjarnegara
Johar Lin Eng saat persidangan kasus mafia bola di Banjarnegara. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
Setahun sebelumnya, 2017, eks anggota Exco dan Ketua Komite Futsal PSSI Johar Ling Eng terseret kasus suap yang melibatkan klub Persibara Banjarnegara. Kala itu, manajer Persibara Lasmi Indaryani berkenalan dengan Johar untuk membahas pengembangan futsal daerah.
Pembicaraan soal futsal itu kemudian berkembang ke urusan klub sepak bola. Johar semula merekomendasikan beberapa pemain untuk memantapkan amunisi Persibara. Ia lalu mengenalkan Lasmi kepada salah satu anggota Komite Wasit PSSI, Prayitno. Melalui Prayitno, Johar lantas menawari Lasmi untuk membayar sejumlah uang guna meloloskan Persibara ke Liga 2.
Lasmi menyanggupi dan mengirim uang. Namun ternyata, meski uang telah dikirim, Persibara tetap gagal lolos ke Liga 2. Sebagai gantinya, Lasmi ditawari jadi Manajer Timnas U-16 oleh Johar. Lasmi juga diminta Johar untuk menyiapkan anggaran untuk pemusatan latihan di Banjarnegara, Jawa Tengah.
Lasmi yang ingin mewujudkan cita-cita membesarkan sepak bola di kampung halamannya, Banjarnegara, merasa maklum jika harus berurusan dengan Johar yang juga Ketua Asprov PSSI Jawa Tengah.
“Sempat dengar dari pengurus sepak bola dulu, kalau tidak nurut sama Pak Johar, (kami) bakal jadi bulan-bulanan,” kata Lasmi saat bersaksi di persidangan, 9 Mei 2019.
Tak berhenti di Johar, kasus itu berlanjut pada temuan aliran dana kepada mantan anggota Exco PSSI lainnya, yakni Papat Yunisal. Perkara ini kini ditangani Satgas Antimafia Bola bentukan Mabes Polri.
Satgas yang efektif bekerja mulai November 2018 itu telah menjerat 16 tersangka dan menahan 10 orang di antaranya. Sederet pekerjaan rumah masih tersisa, di antaranya tuduhan kongkalikong pada kompetisi Piala Soeratin 2009 terhadap Iwan Budianto dan Haruna Soemitro—Wakil Ketua Umum dan Exco PSSI terpilih kini.
LIPSUS PSSI, Iwan Budianto
Wakil Ketua Umum PSSI Iwan Budianto. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
Iwan Budianto yang saat itu menjabat Ketua Liga Amatir Indonesia dituduh mengelabui Manajer Perseba Super Bangkalan Imron Abdul Fatah ketika membujuk Perseba untuk menjadi tuan rumah Piala Soeratin pada November 2009.
Imron lantas ke Satgas Antimafia Bola terkait kasus pemerasan sebesar Rp 115 juta yang melibatkan Iwan Budianto. Januari 2019, menurut Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dr. Dedi Prasetyo, kasus Iwan Budianto telah naik dari penyelidikan ke penyidikan.
“(Iwan Budianto) belum (tersangka), tapi berpotensi sebagai tersangka,” kata Dedi, 16 Januari.
Kasus sepuluh tahun lalu itu, menurut Iwan, sama sekali bukan masalah. “Pengaturan skor? Penunjukan tuan rumah? Enggak ada,” ujarnya usai KLB PSSI. Sementara Haruna mengatakan tak tahu-menahu soal kasus tersebut.
Catatan buruk PSSI tak berhenti sampai di situ. Organisasi itu bahkan pernah dibekukan Kementerian Pemuda dan Olahraga pada pertengahan 2015 gara-gara dugaan sindikat judi dan pengaturan skor.
Mereka menyoroti, salah satunya, pertandingan dagelan atau sepak bola gajah antara PSS Sleman melawan PSIS Semarang pada Oktober 2014 yang semua golnya adalah gol bunuh diri. Kedua klub berusaha kalah untuk menghindari berhadapan dengan klub kuat di Liga 2 musim itu, yakni Kalteng Putra.
Kemenpora lantas membentuk tim khusus beranggotakan sembilan orang untuk merancang perubahan di dunia sepak bola Indonesia. Menurut Sekretaris Menpora Gatot Dewo Broto, pertandingan dagelan maupun pengaturan skor jamak terjadi meski terus mendapat sorotan.
“Kalau dulu namanya match fixing—itu terang-benderang. Kalau sekarang dibungkus halus,” kata Gatot, Jumat (1/11).
Tim 9 menemukan bahwa sepak bola Indonesia dikotori oleh sindikat judi asal Kamboja, Singapura, dan Malaysia. Mereka memiliki jaringan orang-orang Indonesia yang mampu memanipulasi pertandingan.
Temuan itu berdasarkan kesaksian salah satu “pemain” yang mengatur pertandingan di Indonesia. Selama periode memberikan kesaksian kepada Kemenpora itu, ia ditelepon pejudi luar yang mengungkapkan kekhawatirannya atas ancaman pembekuan PSSI oleh FIFA.
Berhentinya kompetisi sepak bola di Indonesia bakal ikut menyetop keuntungan bagi para bandar judi. “Kalau dibekukan, kami nggak punya pangsa pasar lagi,” kata si bandar judi, seperti ditirukan Gatot.
Keterlibatan bandar judi luar negeri itu diamini Andi Darussalam. Ia pernah ikut diusik kala menjadi Manajer Timnas Indonesia di Piala AFF 2010. Saat itu Indonesia kalah 3-0 dari Malaysia di Stadion Bukit Jalil.
Andi tak habis pikir dengan kekalahan itu, dan curiga kepada sosok perempuan yang mengatakan kepadanya hasil final sudah diatur. Perempuan itu pernah dilihat Andi menginap di hotel yang sama dengan timnas.
“Pada akhirnya saya tahu perempuan itu dalam kompetisi-kompetisi divisi 2 yang lalu selalu dekat dengan bandar,” imbuhnya tanpa menyebut nama perempuan yang ia maksud.
Sampai saat ini, Satgas Antimafia Bola belum menyentuh soal jaringan judi internasional di sepak bola Indonesia. “Belum kami dapatkan informasinya,” kata Humas Satgas Antimafia Bola, Kombes Argo Yuwono. Satgas masih fokus mengawasi pertandingan bola di 13 wilayah.
Catatan Buruk PSSI 2016-2020
Rapor Merah PSSI. Desainer: Sabryna Muviola/kumparan
Ketua Umum PSSI terpilih, Mochammad Iriawan, menegaskan tak bakal pandang bulu dalam menangani siapa pun yang terlibat sindikat judi atau permainan curang lain dalam sepak bola tanah air.
“Kalau enggak, gimana? Kapan (sepak bola kita) mau baik kalau itu tidak ditindaklanjuti? Yang jelas, saya pasti dorong (menanganinya),” kata Iwan.
Di tangan jenderal bintang tiga Polri itu, kini terletak masa depan PSSI.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan