Nikita Mirzani Polisikan VA, Pengacara: Ini soal Kejahatan ke Anak di Bawah Umur

Nikita Mirzani dan kuasa hukum Fahmi Bachmid berencana buat laporan, di Polres Jakarta Selatan, Kamis (12/9/2024). Foto: Giovanni/kumparan

Nikita Mirzani memenuhi panggilan polisi untuk diperiksa terkait laporannya terhadap VA, Selasa (17/9). Ia didampingi oleh kuasa hukumnya, Fahmi Bachmid.

Fahmi mengatakan bahwa laporan ini berkaitan dengan dugaan tindak kejahatan terhadap putri sulung Nikita, Laura. Fahmi dan Nikita Mirzani menduga VA telah melakukan tindakan yang tidak semestinya terhadap Laura.

"Saya katakan bahwa ini bukan persoalan percintaan, ini persoalan kejahatan yang dilakukan seseorang terhadap anak di bawah umur dengan ancaman 5 tahun dan maksimal 15 tahun," ujar Fahmi Bachmid kepada wartawan di kantor Polres Metro Jakarta Selatan, Selasa siang.

Nikita Mirzani Jalani Pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan. Foto: Aprilandika Pratama/kumparan

Untuk memperkuat laporannya, Nikita menyertakan sejumlah saksi untuk memberi penjelasan soal kronologi kejadian. Pemain film Comic 8 itu bahkan memboyong saksi dari luar negeri.

"Yang jelas saksi kita bawa dari luar negeri, dan itu datang atas keinginan dirinya sendiri. Yang dari luar negeri yang saya tahu 1, yang lainnya dalam negeri," ucap Fahmi.

Fahmi yakin para saksi yang akan dihadirkan paham betul soal adanya ancaman yang diterima Laura. Ia berharap keterangan dari saksi akan membuat perkara ini menjadi lebih terang.

"Yang jelas dia (saksi) banyak tahu, dia juga menyampaikan adanya ancaman-ancaman terhadap anaknya Nikita. Seperti apa ancamannya? Terhadap anak di bawah umur, sudah itu aja. Yang jelas ini adalah kejahatan," kata Fahmi.

Nikita Mirzani Jalani Pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan. Foto: Aprilandika Pratama/kumparan

Nikita Mirzani telah melaporkan VA ke Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan Nikita Mirzani teregister dengan nomor LP/B/2811/IX/2024/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA.

Ada beberapa Pasal yang dilampirkan dalam laporan tersebut, yaitu, terkait kejahatan perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.