Nikita Mirzani Tersangka, Polisi Amankan Bukti Transfer hingga Chat

23 Februari 2025 16:00 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Nikita Mirzani buat laporan di Polda Metro Jaya, Kamis (3/10/2024). Foto: Giovanni/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Nikita Mirzani buat laporan di Polda Metro Jaya, Kamis (3/10/2024). Foto: Giovanni/kumparan
ADVERTISEMENT
Pihak kepolisian mendalami kasus dugaan pengancaman dan pemerasan terhadap Reza Gladys. Dalam kasus atas tersangka Nikita Mirzani dan asistennya IM, polisi sudah memeriksa sejumlah saksi dan mengamankan barang bukti.
ADVERTISEMENT
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, mengatakan bahwa pihaknya sudah memeriksa 13 orang saksi dalam proses penyidikan dan mengamankan sembilan buah dokumen.
"Yakni bukti transfer uang dari korban, bukti tangkapan layar percakapan, bukti pembayaran untuk cicilan, bukti keterangan transfer/pengiriman uang, fotokopi PPJB, tanda bukti pemesanan," tutur Ade di kantornya beberapa waktu lalu.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi memberikan keterangan terkait pengungkapan kasus penipuan berskema ponzi dengan tersangka berinisial SFM di Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (18/1/2025). Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO
Tak hanya itu, penyidik juga sudah mengamankan sejumlah bukti barang digital. Di antaranya, lima buah flash disk berisi dokumen elektronik dan delapan buah telepon genggam.
"Telepon genggam yang memiliki keterkaitan sebagai sistem elektronik yang mentransmisikan dokumen elektronik dalam perkara yang ditangani penyidik," tuturnya.
dr Reza Gladys Dipl. AAAM. Foto: Instagram/@rezagladys
Sebelumnya, Nikita Mirzani dilaporkan oleh Reza Gladys atas dugaan pemerasan dan pengancaman lewat media sosial. Pasal yang disangkakan Nikita Mirzani adalah Pasal 27 B Ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang ITE. Ada juga Pasal 368 KUHP terkait dugaan pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.
ADVERTISEMENT
Selain itu, Reza Gladys juga melaporkan Nikita dengan pasal terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atau TTPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 3, 4 dan 5 UU No. 8 Tahun 2010.