Penampakan Vadel Badjideh Berbaju Tahanan dan Diborgol Usai Jadi Tersangka

Vadel Badjideh resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Foto: Aprilandika Pratama/kumparan

Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan resmi menetapkan Vadel Badjideh sebagai tersangka dalam kasus dugaan persetubuhan anak di bawah umur dan aborsi. Perkara tersebut bermula dari laporan yang dilayangkan oleh artis Nikita Mirzani.

Dalam konferensi pers, Vadel Badjideh yang sudah mengenakan pakaian tahanan dihadirkan oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Vadel dihadirkan sekitar pukul 21.15 WIB dengan tangan diborgol.

Konferensi pers tersebut turut dihadiri oleh ayah Vadel, Umar Badjideh dan kedua kakak dari Vadel.

Vadel Badjideh resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Foto: Aprilandika Pratama/kumparan

"Kami dari unit PPA Polres Metro Jakarta Selatan Kasatreskrim kita berhasil melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana persetubuhan atau pencabulan dan atau aborsi tidak sesuai ketentuan," ujar Kanit PPPA Polres Metro Jakarta Selatan, Citra dalam konferensi pers di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (14/2).

Perbuatan Vadel, menurut Citra, didasarkan adanya relasi kuasa dan tipu daya yang dilakukannya terhadap Laura Meizani. Dalam perkara ini, kepolisian total menyita tiga barang bukti yang terdiri dari dua buah handphone dan satu bukti hasil visum.

"Untuk modus operadinya yaitu relasi kuasa dan tipu daya. Kemudian, barang buktinya sudah kami amankan ialah hasil pemeriksaan visum kemudian keterangan saksi, keterangan saksi ahli, kemudian handphone milik saksi," kata Citra.

Setelah konferensi pers berlangsung, tak ada sepatah kata pun yang disampaikan Vadel kepada awak media. Ia hanya melontarkan senyum usai ditetapkan tersangka di perkara ini.

Nikita Mirzani telah melaporkan VA ke Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan Nikita Mirzani teregister dengan nomor LP/B/2811/IX/2024/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA.

Ada beberapa pasal yang dilampirkan dalam laporan tersebut, yaitu, terkait kejahatan perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.