100 Tokoh Demokrasi Desak Jokowi Usut Aktor Intelektual Pembunuhan Munir

Foto Munir dipajang pada aksi Kamisan ke-588 di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (13/6). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Sebanyak 100 tokoh dan perwakilan organisasi demokrasi menyampaikan pernyataan bersama mengenang kematian aktivis HAM Munir Said Thalib atau Munir, yang genap 17 tahun pada 7 September 2021 mendatang.

Dalam siaran pers yang diterima kumparan, Senin (6/9), mereka menilai kasus kematian Munir adalah pembunuhan politik (political asassination).

"Kuat dugaan, kasus ini berhubungan dengan situasi demokrasi saat peristiwa, yakni putaran akhir pemilihan langsung presiden yang berlangsung kurang dari dua pekan sesudahnya, yaitu 20 September 2004," kata mereka.

Mereka mengatakan, partisipasi Munir dalam pemilihan presiden putaran pertama pada Juli 2004 bisa menjadi faktor penting dalam mengungkap motif dan faktor yang memicu peristiwa, termasuk efek yang diinginkan aktor intelektual pembunuh Munir dalam arena politik demokrasi elektoral ketika itu.

Lalu, logika pembunuhan politik berbeda dengan kekerasan politik biasa. Karakteristik sang korban di sebuah pembunuhan politik sangat mungkin menjadi tujuan dari pembunuhan. Dalam berbagai pengalaman negara lain, pembunuhan politik kerap menimpa orang-orang yang dinilai berseberangan dengan pemerintah.

"Munir jelas kritis pada institusi keamanan seperti militer dan intelijen, sebuah badan di mana telah ada keterlibatan beberapa orang dari agen rahasia tersebut," jelasnya.

Munir juga vokal menyuarakan pertanggungjawaban negara untuk mengadili elite-elite tertentu yang berlatar belakang militer atas sebuah pelanggaran HAM.

Munir Said Thalib Foto: Wikipedia

Mereka juga menilai bahwa kasus Munir harus dapat dijadikan peringatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Pertama, betapa kotornya perpolitikan Indonesia saat berlangsung persaingan dalam pemilihan langsung presiden yang pertama dalam perjalanan sejarah Indonesia. Kedua, betapa minimnya jaminan keamanan maupun perlindungan hukum bagi pejuang demokrasi, hak asasi manusia dan keadilan sosial," ungkapnya.

Desak Jokowi Usut Aktor Intelektual di Balik Kematian Munir

Karena itu, mereka mendesak Presiden Jokowi untuk berani mengusut aktor intelektual di balik kasus Munir Said Thalib. Pengusutan aktor intelektual sangat penting untuk menunjukkan komitmen Presiden atas demokrasi. Ketidakmauan politik untuk membuktikan komitmen itu adalah cermin mengakarnya sifat otoritarianisme dalam negara Indonesia.

"Menurut kami, negara bertanggung jawab untuk melakukan penyelesaian secara terbuka. Kasus yang merenggut nyawa Munir saat hendak mengejar pascasarjana di Utrecht University ini masih meninggalkan banyak pertanyaan. Kasus ini bukan hanya belum tuntas, tetapi kerap dipolitisasi dan menjadi bahan komoditas politik menjelang momen pemilihan umum," ungkapnya.

Misalnya, kasus ini tidak hanya menjadi janji kampanye bagi calon Presiden, tetapi menjadi 'bom waktu' bagi rival politik atau oposisi untuk menyerang pesaingnya atau pemerintah lewat isu HAM.

Sejumlah aktivis menggunakan topeng wajah Munir saat Aksi Kamisan sebagai peringatan 14 tahun kematian Munir, Kamis (06/09/2018). Foto: Faisal Rahman/kumparan

"Selain itu, ada beberapa alasan lain mengapa penyelesaian kasus Munir menjadi sangat penting bagi demokrasi. Pertama, agar terjadi perubahan wajah baru penegakan HAM. Kedua, perbaikan citra bagi wajah politik dan hukum di Indonesia," ucap mereka.

Suatu negara demokrasi tidak mungkin lahir jika penegakan hukum, HAM, dan keadilan masih bisa terus diintervensi dan digembosi.

"Oleh karena itu, sekali lagi, kami sejumlah organisasi dan tokoh demokrasi Indonesia mendesak Presiden Joko Widodo menuntaskan kasus Munir terutama dengan menuntut aktor intelektual di balik kematiannya untuk diadili di meja hijau. Selain mengubah wajah penegakan HAM di Indonesia, termasuk mencegah keberulangannya, penuntasan kasus ini akan memperbaiki citra demokrasi Indonesia yang semakin diregresi," tuturnya.

Penyelesaian yang segera dan tuntas akan melahirkan suatu jaminan bahwa pembunuhan politik seperti ini tidak akan terulang pada pemilihan umum di masa depan. Penyelesaian kasus Munir akan menjadi tonggak upaya menanamkan prinsip perlindungan terhadap perbedaan pendapat dan penegakan hak politik semua warga negara.

Pengungkapan kasus Munir juga akan menegaskan dihentikannya praktik-praktik kuno dan tidak beradab berwujud penggunaan kekerasan dalam politik di Indonesia.

Berikut 100 tokoh demokrasi dan 15 organisasi yang mendukung pernyataan tersebut;

1. Tamrin Amal Tomagola

2. Feri Amsari/ Themis Indonesia

3. Anita Wahid/ Public Virtue Research Institute

4. Asfinawati/ YLBHI

5. Fatia Maulidyanti/ KontraS

6. Haris Azhar

7. Khoirunnisa/ Perludem

8. Usman Hamid/ Amnesty Indonesia

9. Anis Hidayah/Migrant Care

10. John Muhammad/ Partai Hijau Indonesia

11. Diah Suradiredja

12. Def Tri H/ AMAN Bengkulu

13. Darmawan Litswanto

14. Bekti Wibowo/ Tigamartil Menggugat

15. Dika Muhammad/ SPRI

16. Miya Irawati/ Public Virtue Research Institute

17. Destika Gilang Lestari/ GeRAK Aceh

18. Andesha Hermintomo

19. A. Faruuq/ BEM Nusantara Jawa Timur

20. Asnil Bambani/ Jurnalis

21. Bivitri Susanti / STHI Jentera

22. Mochamad Iqbal/ Pkpl

23. Khamid Istakhori/ STHI Jentera & SERBUK Indonesia

24. Nurita Anandia W/ Cahaya Dari Timur Foundation

25. Nikko Bayuaji

26. Jumisih/ Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia &

Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia

27. Valerie Melissa Kowara

28. Ari Trismana

29. Wenny Mustikasari

30. Roland Gunawan/ Public Virtue & LBM PWNU DKI

Jakarta

31. Dian Tri Irawaty

32. Bagas Dwipantara Putra/ ITB

33. Nama Askhalani/ GeRAK Aceh

34. Fitri Bintang Timur

35. Djoko Supriyanto/ Social Movement Institute

36. Ivan Kurniawan Nasution

37. Ilham B Saenong

38. Ade Kusumaningrum

39. Raafi Nurkarim Ardikoesoema

40. Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) FH UGM

41. Moh Hikari Ersada/ Public Virtue Research Institute

42. Ramadhanti Firmaningsih

43. Suharto/ SIGAB Indonesia

44. Nurina Savitri/ Amnesty Indonesia

45. Muhammad Haikal/ Public Virtue Research Institute

46. Mukti Tama Pridiantara/ Public Virtue Research Institute

47. Awin Sutan Mudo/ Akademia Virtual Media

48. Yerry Niko Borang

49. Dédé Oetomo

50. Ari Wijayanto/ Public Virtue Research Institute

51. Eko Prasetyo/ Social Movement Institute

52. Ajeng Kesuma

53. Palti H Panjaitan

54. Zubaidah Djohar/ Timang Research Center Banda Aceh

55. Arifsyah Nasution

56. Yansen Dinata/ Public Virtue Research Institute

57. Gufroni/ LBH PP Muhammadiyah

58. Zainal Arifin Mochtar/ FH UGM

59. Yusril Asadudin Mukav/ Mahasiswa FH UII

60. Klinik Advokasi Hak Asasi Manusia/ KAHAM UII

61. Debbie Prabawati/ Peneliti

62. Prayogo/ Pegawai swasta/ Mahasiswa

63. Na’am Seknun/ YPPM Maluku

64. Nabil Fiady Sitompul/ Mahasiswa di DPP UGM

65. Abdulgani Fabanjo

66. Himpunan Mahasiswa Manajemen dan Kebijakan Publik

FISIPOL UGM

67. Anissa Antania Hanjani/ Public Virtue Research Institute

68. Widyana Perdhani

69. Alves Fonataba/ PapuaItuKita

70.Leonard Simanjuntak/ Greenpeace Indonesia

71. Wahyu Dhyatmika/ Tempo

72. Rakha Hifzan Priwansyah/ HI Undip

73. Dewan Mahasiswa Justicia FH UGM

74. Korps Mahasiswa Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM

75. Dadang Trisasongko

76. Theofilius Baratova/ KMS (Keluarga Mahasiswa Sosiologi)

FISIPOL UGM

77. Mario Aden Bayu Valendo/ Mahasiswa di HI UGM

78. Agus Jabo Priyono/Ketua Umum DPP Partai Rakyat Adil

Makmur (PRIMA)

79. Binbin Firman Tresnadi/Ketua Mahkamah Partai Rakyat

Adil Makmur (PRIMA)

80. Farhan Abdillah Dalimunthe/ Juru Bicara DPP Partai Rakyat

Adil Makmur (PRIMA)

81. Mesak Habari/ PRIMA

82. Andi Isyraqi Ramadhan/ Mahasiswa di HI UGM

83. Aditia Gunadarma

84. Lukman Hakim, Ketum FNPBI / Waketum DPP PRIMA

85. Dewan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fisipol UGM

86. Lembaga Instruments

87. Ibnu Syamsu / Themis Indonesia Law Firm

88. Nur Amalia/ Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat

Nusantara (PPMAN-AMAN)

89. Roy Murtadho/ Presidium Nasional Partai Hijau Indonesia

90. Ahmad Rozali

91. Dodi Rokhdian/Sokola Institute

92. Novita/ Alumni STHI Jentera - FAKTA Indonesia

93. Danang Widoyoko/ Sekjen Transparency International

Indonesia

94. Iola Abas

95. Safina Maulida/ Asia Democracy Network

96. Michael Lim/ DEMA Fisipol UGM

97. Busyro Muqoddas/ Ketua Majelis Hukum dan HAM PP

Muhammadiyah

98. Muhammad Fajar Sodik / Mahasiswa FH Undip

99. Deddy Prihambudy/mantan Direktur LBH Surabaya/rekan

kerja Munir.

100. Nandito Putra/ LPM Suara Kampus

101. Muhammad Ridwan

102. Saeful Bahri

103. Sayyidatul Insiyah/ Peneliti SETARA Institute

104. Ayu Apriliyanti Cahyaningrum/ Mahasiswi Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

105. Ari Pramuditya/ Amnesty Indonesia

106. Usep Hasan Sadikin/Perludem & Mahasiswa STH

Indonesia Jentera

107. Andini Dzakiyah/ Mahasiswi

108. Fajri Siregar

109. Naysilla/ Social Movement Institute

110. William Putra Daniel/Themis Indonesia

111. Al Araf/ Imparsial/Centra Initiative

112. Cholil Mahmud/Efek Rumah Kaca

113. Dian Septi T.- Ketua Umum FSBPI/Federasi Serikat Buruh

Persatuan Indonesia

114. Ilhamsyah - Ketua Umum KPBI/Konfederasi Persatuan

Buruh Indonesia

115. Diah Kusumaningrum - HI/FISIPOL UG