Abdul Mu'ti Akan Dengarkan Pendapat Pakar, Baru Putuskan Kebijakan Terkait UN

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti tiba di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, memilih untuk berhati-hati dalam membuat keputusan terkait pengembalian kebijakan Ujian Nasional (UN) di jenjang pendidikan dasar hingga menengah atas. UN dihilangkan di era kepemimpinan menteri sebelumnya.

Guru besar Bidang Pendidikan Agama Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut memutuskan untuk mendengarkan pendapat dari para pakar, penyediaan layanan pendidikan sekaligus penggunanya.

“Sama juga, jadi soal ujian nasional, soal Kurikulum Merdeka, apalagi yang sekarang masih menjadi perdebatan. Nanti kita lihat semuanya secara sangat saksama dan kami akan sangat berhati-hati,” ucap Abdul Mu’ti kepada wartawan, di Kantor Kemendikbudristek, Jakarta Pusat, Senin (21/10).

“Intinya kami ingin mendengar dulu. Kami ingin mendengar dari internal, juga ingin mendengar dari para pakar, juga dari masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, dan juga masyarakat sebagai pengguna jasa layanan pendidikan,” sambungnya.

Adapun untuk Kurikulum Merdeka, Abdul Mu’ti mengatakan akan mengkaji kembali karena termasuk dalam kurikulum baru.

Belum lagi, dengan berbagai polemik di masyarakat yang terus menyerang kurikulum tersebut. Sehingga dirinya memutuskan untuk tidak gegabah dalam menentukan arah kebijakan.

“Kami juga harus mengkaji, ya ini kan masih baru kan, kurikulum ini kan masih baru, bahkan penerapannya walaupun sudah dinyatakan harus diterapkan semuanya kan juga dalam praktiknya juga belum semua satuan pendidikan dapat berlaksanakan,” ujarnya.

“Jadi kita lihat lah, kita tidak akan buru-buru mengambil kebijakan, apalagi memang ada polemik yang sekarang ini juga memang masih terus terjadi di masyarakat,” tambah Mu’ti.

Abdul Mu’ti berharap dari proses panjang ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dapat menyalurkan seluruh aspirasi masyarakat selama ini. Termasuk merealisasikan program dari Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Jadi kami ingin agar kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah kebijakan yang memang sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, tapi yang penting lagi juga bisa menjadi bagian dari aktualisasi dan realisasi dari program Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” tandasnya.