Abdul Mu'ti soal Merdeka Belajar Disebut Bikin Guru Dikriminalisasi: Kami Kaji

Mendikdasmen Abdul Mu'ti saat dijumpai di BGP Palembang, Jumat (1/11). Foto: Thomas Bosco/kumparan

Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyatakan akan mengkaji kurikulum buatan Nadiem Makarim. Sejumlah kasus yang menjerat guru lantaran menegur murid disebut--salah satunya--dipicu konsep Merdeka Belajar yang jadi implementasi dari Kurikulum Merdeka.

"Soal yang pertama merdeka belajar juga termasuk yang sedang kami kaji. Karena memang ini adalah bagian dari kebijakan yang sekarang ini menimbulkan polemik," ujar Mu'ti saat dijumpai di Balai Guru Penggerak, Palembang, Jumat (1/11).

Sekum PP Muhammadiyah ini mengaku menerima banyak masukan berkaitan dengan kurikulum itu. Termasuk yang dia singgung bahwa polemik yang terjadi akibat penerapan kurikulum ini juga karena mutu pendidikan Indonesia yang tidak merata.

"Hanya memang harus saya katakan pada kesempatan ini, peta mutu pendidikan nasional kita ini tidak merata. Ada pendidikan yang sudah sangat maju di kota-kota besar di Indonesia. Misalnya di Sumatera Selatan, ini ada yang maju di Palembang. Tapi ada yang maju tak gentar di Opu dan sebagainya," terangnya.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengunjungi SMK Muhammadiyah 3, Palembang, Jumat (1/11). Foto: Thomas Bosco/kumparan

Kajian kurikulum pendidikan secara nasional memang tidak mudah. Banyak faktor yang harus diperhatikan mulai kualitas guru hingga ketersediaan sarana-prasarana sekolah.

"Sehingga karena itu kami harus berhati-hati melihat mutu pendidikan ini secara utuh tidak hanya ketersediaan sarana-prasarana, tapi juga melihat kualitas gurunya. Karena ada sekolah yang gurunya berlebih sampai kekurangan jam mengajar. Tapi ada sekolah yang gurunya hanya satu untuk satu sekolahan," tambahnya.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti foto bersama usai mengunjungi SMK Muhammadiyah 3, Palembang, Jumat (1/11). Foto: Thomas Bosco/kumparan

Maraknya laporan pidana terhadap guru memunculkan usulan adanya aturan khusus yang mengatur perlindungan terhadap guru. Mu'ti menilai, aturan itu sudah ada. Tinggal implementasi di lapangan yang diperkuat.

"Karena itu solusi yang kami lakukan untuk jangka pendek ke depan adalah bagaimana guru-guru ini memiliki kemampuan yang berkaitan dengan bimbingan konseling, penanaman pendidikan nilai, dan penguatan kerja sama antara sekolah, guru dengan masyarakat, dan dengan orang tua," tutur Mu'ti.