Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.99.1
4 Ramadhan 1446 HSelasa, 04 Maret 2025
Jakarta
imsak04:10
subuh04:25
terbit05:30
dzuhur11:30
ashar14:45
maghrib17:30
isya18:45
Ahli: Merujuk Cara Pikir SBY, Prajurit Aktif Harus Mundur saat Masuk Ranah Sipil
3 Maret 2025 18:01 WIB
·
waktu baca 2 menit
ADVERTISEMENT
Komisi I DPR RI melakukan rapat kerja bersama para ahli dari universitas untuk mengkaji Rancangan Undang-Undang TNI perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), Senin (3/3).
ADVERTISEMENT
Diskusi dibuka saat Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggarini bertanya apakah prajurit aktif harus mengundurkan diri saat ditempatkan di kementerian dan lembaga.
Rezasya mengakui permasalahan ini dilematis. Namun, ia sependapat dengan pernyataan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.
“Ini agak dilematis ya, karena kalau kita mengikuti cara berpikir Pak SBY, beliau kan mengatakan prajurit aktif harus minggir, harus istilahnya mengundurkan diri, kan?,” kata Rezasyah.
Namun di satu sisi, ia menyoroti ada ruang bagi prajurit untuk tetap berkontribusi di lingkungan sipil dalam jabatan fungsional, seperti di akademisi di universitas atau lembaga kajian seperti Lemhannas.
“Ini kelihatan di Universitas Pertahanan, misalnya. Jadi banyak mereka yang berpangkatnya bintang 1, 2, 3, tapi melakukan tugas-tugas akademis,” katanya.
ADVERTISEMENT
“Ini harus saya akui. Banyak anggota-anggota TNI yang kuliah ke luar negeri. Kemudian setelah kuliah, mereka masuk ke lingkungan sipil, lingkungan kampus, beda,” katanya.
Jika seorang prajurit ingin menduduki jabatan struktural di instansi sipil, ia menyarankan agar mereka mengikuti seleksi terbuka atau open bidding agar persaingan tetap adil dan tidak ada anggapan bahwa TNI mengambil jatah sipil.
“Dengan demikian tidak dianggap bahwa TNI itu mengambil jatah sipil. Tapi masuk ke sipil lewat suatu kompetisi yang benar-benar fair,” tuturnya.