Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.89.0
Akhirnya Myanmar Akan Selidiki Pembantaian Rohingya
13 Februari 2017 14:49 WIB
Diperbarui 14 Maret 2019 21:18 WIB
ADVERTISEMENT
Pemerintah Myanmar akhirnya menyatakan akan serius menyelidiki kekerasan terhadap Rohingya di Rakhine. Langkah ini dilakukan meyusul hasil penyelidikan PBB yang menunjukkan adanya pembantaian, perkosaan dan penyiksaan terhadap Rohingya.
ADVERTISEMENT
Kementerian Dalam Negeri Myanmar pada Senin (13/2), seperti dikutip Reuters, mengatakan penyelidikan akan mencari tahu "apakah polisi melakukan tindakan ilegal, termasuk pelanggaran HAM saat operasi penyisiran".
Operasi penyisiran dilakukan di desa-desa Rohingya untuk mencari militan menyusul penyerangan di pos polisi tahun lalu yang menewaskan beberapa aparat.
Laporan PBB pekan lalu yang dibuat berdasarkan wawancara dengan para korban menyebutkan dengan rinci kekerasan yang dialami Rohingya. Kekerasan tersebut telah masuk dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, bahkan upaya pemusnahan etnis atau genosida.
Seorang saksi mengatakan polisi bahkan tega membunuh bayi berusia 8 bulan , sementara ibunya diperkosa beramai-ramai. Sumber Reuters di pengungsian Rohingya, Bangladesh, menyebut korban tewas mencapai lebih dari 1.000 orang, jauh dari angka resmi pemerintah. Polisi juga membakar desa-desa Rohingya.
ADVERTISEMENT
Juru bicara kepolisian Myanmar Kolonel Myo Thu Soe kepada Reuters mengatakan penyelidikan akan dilakukan karena laporan PBB menyajikan kejadian yang rinci. Namun seperti yang sudah-sudah, pemerintah Myanmar tetap membantah peristiwa itu terjadi.
"Laporan PBB mencakup tuduhan pelanggaran HAM serius terhadap polisi Myanmar, termasuk perkosaan. Tapi seperti yang kita tahu, hal itu tidak pernah terjadi,' kata Myo.
Saat ini sekitar 69 ribu warga Rohingya melarikan diri dan tinggal di penampungan Bangladesh. Kondisi mereka yang mengenaskan akan diperparah dengan rencana Bangladesh meminta warga Rohingya ke pulau buangan yang rawan banjir.