News
·
27 April 2021 11:06

Amnesty International Ingatkan Ketua MPR Soal Papua: HAM Itu Perintah Konstitusi

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Amnesty International Ingatkan Ketua MPR Soal Papua: HAM Itu Perintah Konstitusi (431599)
searchPerbesar
Kabinda Papua, Brigjen TNI Putu IGP Dani Nugraha Karya yang gugur ditembak KKB Papua. Foto: Dok. Puspen TNI
Tewasnya Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) daerah Papua, Brigjen TNI Putu I Gusti Putu Danny Nugraha, dalam baku tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, memancing kemarahan publik.
ADVERTISEMENT
Bahkan Ketua MPR Bambang Soesatyo mengeluarkan pernyataan agar pemerintah dan aparat keamanan tak ragu menumpas KKB tersebut.
"Tumpas habis dulu, urusan HAM kita bicarakan kemudian," ujar Bambang dalam keterangannya, Senin (26/4).
Menanggapi pernyataan tersebut, Amnesty International Indonesia meminta agar pemerintah tetap menerapkan standar dan hukum internasional serta mencegah terjadinya pelanggaran HAM, apa pun konteks politiknya, baik itu di Papua, di seluruh Indonesia ataupun secara global.
Amnesty International Ingatkan Ketua MPR Soal Papua: HAM Itu Perintah Konstitusi (431600)
searchPerbesar
Direktur Internasional Amnesty Indonesia, Usman Hamid di Polda Metro Jaya, Selasa (9/7). Foto: Raga Imam/kumparan
Amnesty International Indonesia tidak mengambil sikap apa pun mengenai posisi politik provinsi mana pun di Indonesia. Namun mereka yakin, hak asasi manusia harus dijunjung tinggi oleh negara.
“Kami sangat menyayangkan pernyataan Ketua MPR RI yang mengesampingkan hak asasi manusia. Pernyataan itu berpotensi mendorong eskalasi kekerasan di Papua dan Papua Barat," ujar Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, dalam keterangan tertulis, Selasa (27/4).
ADVERTISEMENT
Hak asasi manusia merupakan kewajiban konstitusi sehingga harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan negara. Mengesampingkan hak asasi manusia itu bukan hanya melawan hukum internasional, tetapi juga inkonstitusional.
--Usman Hamid
Ia mengatakan, Amnesty International Indonesia mengutuk pembunuhan di luar hukum terhadap Kepala BIN Daerah Papua. Dan mereka mendesak negara untuk menegakkan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia dengan menemukan dan mengadili pelaku pembunuhan tersebut.
Amnesty International Ingatkan Ketua MPR Soal Papua: HAM Itu Perintah Konstitusi (431601)
searchPerbesar
Sejumlah prajurit Kopasus mengusung jenazah Kabinda Papua Mayjen Anumerta I Gusti Putu Danny saat Upacara Pengantar Jenazah setibanya di Terminal Cargo Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin (26/4). Foto: Muhammad Iqbal/ANTARA FOTO
"Kejadian tersebut harus dijadikan yang terakhir dan tidak boleh dijadikan pembenaran untuk memperluas pendekatan keamanan yang selama ini terbukti tidak efektif untuk menyelesaikan masalah di Papua. Cara itu hanya melanggengkan siklus kekerasan yang dapat mengorbankan warga masyarakat dan juga aparat negara. Hak asasi manusia itu bicara keselamatan semua,” kata Usman.
Ia mengatakan, negara harus belajar dari pengalaman Aceh dengan mengevaluasi pendekatan keamanan di Papua. Kebijakan apa pun yang diputuskan harus menghormati hak asasi manusia.
Amnesty International Ingatkan Ketua MPR Soal Papua: HAM Itu Perintah Konstitusi (431602)
searchPerbesar
Sejumlah prajurit Kopasus mengusung jenazah Kabinda Papua Mayjen Anumerta I Gusti Putu Danny saat Upacara Pengantar Jenazah setibanya di Terminal Cargo Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin (26/4). Foto: Muhammad Iqbal/ANTARA FOTO
"Termasuk rencana untuk melabeli Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai kelompok teroris, kebijakan itu hanya akan mendorong eskalasi konflik. Itu harus dibatalkan karena tidak sesuai prinsip negara hukum, sebagaimana yang tertuang dalam UUD RI. Menegasikan hak asasi itu menyalahi konstitusi,” ungkapnya.
ADVERTISEMENT
Pihaknya sama sekali tak menolak hukuman atau pengusutan kasus tersebut. Namun, untuk tindakan kriminal bersenjata yang dilakukan oleh warga sipil, sebaiknya tetap diproses dengan pendekatan hukum yang dilakukan secara efektif, imparsial, terbuka dan memenuhi asas peradilan yang adil (fair trial), dengan tetap menghindari penggunaan hukuman mati.
Amnesty International Indonesia juga kembali mendesak pihak berwenang untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan.
"Berdasarkan catatan Amnesty, sejak Februari 2018 sampai Desember 2020, ada setidaknya 47 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan dengan total 80 korban. Tahun 2021 saja, sudah ada setidaknya lima kasus dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan, dengan total tujuh korban," ucap Usman.
ADVERTISEMENT