Anies soal Program Pemprov Banyak Dikritik DPRD: Semua Bisa Dijelaskan

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Program Pemerintah DKI Jakarta banyak yang disorot dan dikritik oleh sejumlah fraksi di DPRD DKI. Banyak program dinilai tidak tepat guna, tidak cermat, hingga tidak efisien. Kritik-kritik itu disampaikan para pimpinan fraksi saat rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (4/12).

Menanggapi sorotan dan kritikan itu, Gubernur DKI Anies Baswedan menjawab dengan tenang. Kata Anies, semua program DKI terbuka untuk disoroti oleh siapa saja.

“Jadi semua kegiatan Pemprov DKI Jakarta adalah kegiatan yang bisa disoroti oleh siapa saja, dan kita berikan penjelasan juga jadi semua kegiatan itu kita berikan penjelasan,” kata Anies usai paripurna.

Anies mengatakan program yang mendapat sorotan dan kritik itu tersebut semuanya adalah program yang bisa dijelaskan. Ia menegaskan bahwa program yang dirancang dan dijalankan Pemprov DKI semuanya untuk peningkatan dan kesejahteraan rakyat Jakarta.

“Pada ujungnya semua adalah untuk peningkatan kesejahteraan, beberapa kegiatan secara khusus untuk mempercepat kegiatan perekonomian,” ucap Anies.

Anies Baswedan bersiap mengikuti konvoi peresmian EPrix. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Selain program, DPRD DKI juga mengkritik serapan anggaran badan perpanjangan tangan Gubernur yaitu TGUPP. DPRD merekomendasikan agar slot anggaran untu TGUPP dalam RAPBD 2020 dihapuskan. DPRD menginginkan agar anggaran TGUPP diambil dari anggaran operasional Gubernur.

Selain soal penganggarannya, TGUPP juga dikritik karena dinilai tak terlihat kinerjanya. Sehingga banyak yang mempertanyakan urgensi keberadaan TGUPP.

Terkait itu, Anies menjelaskan TGUPP tak terlihat karena badan itu merupakan badan pengawas program dan tentunya tidak memiliki program sendiri. Jika ingin menilai TGUPP, kata Anies, tolak ukurnya yaitu pada realisasi program Pemprov DKI.

“Kalau dinas, mereka punya programnya, kalau ini (TGUPP) adalah pada pengendalian pelaksana program, ketika pelaksanaan program terlaksana dengan baik artinya fungsi-fungsi itu berjalan,“ jelas Anies.

Rapat paripurna ini merupakan bagian dari proses pembahasan RAPBD DKI Jakarta untuk menjadi APBD 2020. Dalam rapat tersebut, program Pemprov seperti revitalisasi TIM, event Formula E, revitalisasi Bundaran HI, anggaran pembangunan trotoar, dan JPO, hingga realisasi rumah DP 0 rupiah dipertanyakan oleh DPRD DKI.

Salah satunya PSI, yang dengan keras menyebut program Formula E sebagai rencana yang tidak cermat, tidak efisien, serta berjarak dari kebutuhan masyarakat kelas ekonomi rendah.

“Fraksi PSI menilai bahwa puncak dari perencanaan anggaran yang tidak jelas prioritas, tidak cermat, dan tidak efisien itu terjadi pada even Formula E,” ucap Sekretaris Fraksi PSI, Anthony Winza Prabowo dalam paripurna.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat membuka acara Konser Akbar Monas 2019, Jakarta, Minggu (8/9). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan