ARUN: Satu Tindak Pidana Tak Berarti Seluruh Aset Kekayaan Bisa Dirampas
PerbesarPerwakilan Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (DPP ARUN), Saaqib Faiz Baarrffan, mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset perlu mengatur secara tegas bahwa terbuktinya satu tindak pidana tidak serta-merta membuat seluruh kekayaan seseorang dapat dirampas.
Menurut dia, RUU Perampasan Aset harus menentukan secara jelas aset mana yang dapat dikenai perampasan berdasarkan ketentuan hukum. Kepastian tersebut penting bagi masyarakat, termasuk keluarga, mitra usaha, dan pihak lain yang mungkin memiliki hak atas aset terkait.
"Masyarakat tentu menghendaki agar pelaku tidak tetap menikmati kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, kewenangan yang besar harus disertai batas yang jelas," kata Saaqib dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11).
Menurut Saaqib, RUU Perampasan Aset harus mampu memulihkan kerugian negara dan masyarakat sekaligus memberikan kepastian bahwa harta yang diperoleh secara sah tetap terlindungi.
Untuk itu, ia meminta agar perampasan aset lebih mengutamakan pendekatan conviction-based, yakni perampasan aset yang didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku.
Apabila seseorang masih dapat diproses dan dimintai pertanggungjawaban pidana, menurut dia, jalur tersebut seharusnya diutamakan. Dengan demikian, kesalahan seseorang harus dibuktikan dan dasar hukum untuk merampas asetnya harus jelas.
"Seseorang tidak kehilangan hak miliknya secara permanen hanya karena dituduh atau ditetapkan sebagai tersangka," katanya.
Di sisi lain, Saaqib menegaskan bahwa pendekatan conviction-based bukan berarti negara harus membiarkan aset dipindahkan selama proses hukum berlangsung. Pemblokiran atau penyitaan sementara tetap dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum untuk menjaga aset tersebut.
"Yang perlu dibedakan adalah tindakan mengamankan aset sementara dengan perampasan yang mengakhiri hak kepemilikan. Perbedaan ini harus dijelaskan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan salah pengertian," kata dia.