AS Tangkap Lagi Mahasiswa yang Ikut Demo Pro-Palestina di Universitas Columbia

Situasi Demo Mahasiswa Pro-Palestina Columbia University, Jumat (26/4). Foto: Aistyara Charmita

Pemerintahan Presiden Donald Trump menangkap mahasiswa Universitas Columbia lainnya yang ikut dalam demonstrasi pro-Palestina.

Dalam pernyataan pers pada Jumat (14/3), Kementerian Keamanan Dalam Negeri menuduh Leqaa Kordia, mahasiswi Universitas Columbia asal Palestina, karena visa pelajar F-1 miliknya overstay.

Dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (15/3), pernyataan itu menjelaskan bahwa agen dari Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE) menahannya untuk dideportasi. Mahasiswa asing lainnya, Ranjani Srinivasan dari India, dicabut visanya karena berpartisipasi dalam kegiatan yang mendukung Hamas.

Pemerintahan Trump telah beberapa kali menyamakan partisipasi dalam demonstrasi menentang perang Israel di Gaza dengan dukungan untuk Hamas. Pemerintahannya juga menuduh peserta demo mendukung teroris.

Ini merupakan penangkapan mahasiswa asing kedua dalam kurang dari satu minggu setelah ICE menahan Mahmoud Khalil. Dia ditahan dan ditempatkan di tahanan imigrasi di New Jersey, kemudian dipindahkan ke Louisiana.

"Merupakan sebuah keistimewaan untuk mendapatkan visa untuk tinggal dan belajar di Amerika Serikat. Ketika anda mendukung kekerasan dan terorisme, kebebasan itu harus dicabut dan anda tidak boleh berada di negara ini," kata Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem dalam keterangan pers.

Namun, penangkapan dan pencabutan visa pelajar bukanlah satu-satunya tindakan tegas yang diambil pemerintah Trump terhadap Universitas Columbia dalam 24 jam terakhir.

Dalam surat yang dikeluarkan pada Kamis (13/3) malam, pemerintah menuntut agar Departemen Studi Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika Universitas Columbia ditempatkan dalam kepengurusan akademi, di mana otoritas luar mengambil kendali. Ini sering kali dinilai sebagai hukuman atas kesalahan manajemen.

Sejumlah tenda pro-Palestina berdiri di halaman Universitas Columbia di New York, Senin, 22 April 2024. Foto: AP Photo/Stefan Jeremiah

Surat tersebut menetapkan bahwa universitas harus membuat rencana untuk membentuk peran kepengurusan akademik paling lambat 20 Maret.

Jika universitas gagal mematuhi, maka akan berdampak pada hubungan keuangan Universitas Columbia dengan pemerintah AS.

Mendirikan kepengurusan hanyalah salah satu dari tuntutan, termasuk penghapusan badan peradilan universitas untuk menangani masalah disiplin, larangan menggunakan masker di kampus, dan penerapan definisi antisemistik yang dikhawatirkan sebagian orang dapat membatasi kritik terhadap Israel.

Universitas Columbia merupakan universitas swasta, 1 dari 8 kampus yang membentuk Ivy League yang sangat dibanggakan di AS.

Namun, Trump dan politisi Republik lainnya berkali-kali menyerang universitas yang menjadi pusat demonstrasi pro-Palestina pada 2023 dan 2024.