Bagaimana Aturan Kepemilikan Senjata di Amerika Serikat?

Ilustrasi penembakan Foto: Pixabay

Dua kali penembakan massal terjadi di Amerika Serikat (AS) dalam rentang waktu kurang dari 24 jam pada Sabtu dan Minggu (3-4/8). Pertama di Dayton, Ohio, dan kedua di El Paso, Texas.

Sebanyak 31 orang kehilangan nyawa akibat penembakan di kedua wilayah tersebut. Presiden Donald Trump mengecam tindakan yang diduga terkait dengan supremasi kulit putih itu.

"Negara kita harus mengecam rasisme, bigotri, dan supremasi kulit putih," kata Trump dalam pernyataan yang disampaikan di Gedung Putih, Washington, Senin (5/8), dilansir AFP.

Barang bukti senjata yang digunakan pelaku penembakan di Dayton, Ohio, Amerika Serikat, Minggu (4/8). Foto: Dayton Police Department/Handout via REUTERS

Selain mengecam, dalam utasnya di Twitter Trump juga mengajak perwakilan partai Republik dan Demokrat untuk memperketat pemeriksaan latar belakang kepemilikan senjata di AS.

"Mungkin mengawinkan legislasi (kepemilikan senjata) tersebut dengan reformasi imigrasi yang sangat diperlukan," cuitnya di @realDonaldTrump.

Meski begitu, Trump sama sekali tak mewacanakan adanya kontrol senjata secara ketat setelah kejadian penembakan massal akhir pekan lalu. Ia justru menitikberatkan pada kesehatan mental seseorang yang menjadi akibat penembakan massal ini.

"Kesehatan mental dan kebencianlah yang menjadi pemantiknya, bukan karena senjatanya," kata Trump, Senin (5/8), seperti dikutip dari AP.

Kepemilikan senjata di AS memang punya sejarah panjang dan serangkaian Undang-Undang (UU) yang mengaturnya. kumparan merangkum penjelasan aturan tersebut dalam format Q&A berikut ini.

Mengapa warga AS boleh memiliki senjata?

Ilustrasi penembakan. Foto: Pixabay

Pada dasarnya kepemilikan senjata di AS adalah hak setiap warga negaranya yang dilindungi oleh Amandemen Kedua Konstitusi tahun 1791 silam. Amandemen itu diadopsi dari Bill of Right.

Bunyi amandemen kedua itu yakni, "Milisi yang diatur dengan baik dibutuhkan untuk keamanan negara merdeka, maka hak-hak masyarakat untuk menyimpan dan membawa persenjataan tak boleh dilarang."

Setelah amandemen ini berlaku, muncul perdebatan di kalangan masyarakat. Ada yang menafsir bahwa milisi yang diatur yang boleh membawa senjata itu diwakili oleh pasukan Garda Nasional AS.

Ada juga yang berargumen bahwa Amandemen Kedua itu memberi hak kepada semua individu masyarakat untuk memiliki senjata demi melindungi diri sendiri. Asosiasi Senapan Nasional (NRA) yang dibentuk tahun 1871 adalah salah satu organisasi yang menyokong argumen ini dan selalu berkampanye melawan pelarangan senjata.

Kini, sebanyak 44 negara bagian di AS mengadopsi aturan serupa dengan Amandemen Kedua. Pengecualiannya ada di negara bagian California, Iowa, Maryland, Minnesota, New Jersey, dan New York.

Siapa saja yang berhak memiliki senjata?

Dalam Amandemen Kedua, tak diatur secara spesifik warga AS yang boleh memiliki dan menggunakan senjata. Hukum Federal AS melalui The Violent Crime Control And Law Enforcement Act (1994) hanya melarang mereka yang berada di bawah umur 18 tahun untuk memiliki pistol dan amunisinya.

Berbagai pengecualian kepemilikan senjata di bawah umur 18 tahun berlaku bila ditujukan untuk urusan angkatan bersenjata, beternak, bertani, berburu, dan penggunaan tertentu lainnya.

Brady Act (1993) mengatur tentang kewajiban memberlakukan pengecekan latar belakang sebelum seseorang membeli pistol. Adalah ilegal menjual pistol ke individu yang tak berlisensi sesuai dengan aturan UU ini.

Siapa saja yang tidak boleh memiliki senjata?

The Gun Control Act (GCA) yang disahkan 1968 melarang bagi orang untuk mengirim, mengangkut, menerima atau memiliki senjata api atau amunisinya dengan kategori sebagai berikut:

Ilustrasi penembakan. Foto: Pixabay

Lembaga apa yang berkewenangan mengatur kepemilikan dan perdagangan senjata?

Ialah Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api dan Bahan Peledak (ATF) sebagai penegak hukum di dalam Departemen Kehakiman AS yang berwenang untuk urusan persenjataan.

Tanggung jawabnya meliputi penyelidikan dan pencegahan pelanggaran federal yang melibatkan penggunaan, pembuatan, dan kepemilikan senjata api dan bahan peledak yang melanggar hukum, serta aksi pembakaran, pengeboman, perdagangan gelap, dan penggelapan pajak produk-produk alkohol dan tembakau.

Dalam situs resminya ATF mengakui bahwa senjata api berperan dalam kekerasan kriminal. Maka, prioritas investigasinya berfokus pada pelaku kekerasan bersenjata dan penjahat profesi, penyelundup narkotika, teroris narkotika, kekerasan antargeng, serta penyelundup senjata domestik dan internasional.

Pernahkah AS melarang kepemilikan senjata?

Ilustrasi penembakan. Foto: Pixabay

Sejak Amandemen Kedua, AS tak pernah melarang kepemilikan senjata seluruhnya. The Violent Crime Control And Law Enforcement Act (1994) yang ditandatangani Presiden Clinton pernah mengatur larangan kepemilikan dan peredaran senjata serbu dari tahun 1994 hingga 2004.

Akibatnya 19 senapan militer atau tiruannya termasuk AR-15, TEC-9, MAC-10 dan lainnya tak dapat diproduksi dan dijual. UU tersebut juga melarang penggunaan amunisi kapasitas besar di atas 10 butir peluru.

Apakah aturan kepemilikan senjata di setiap negara bagian AS berbeda?

Ya. Setiap negara bagian di AS memiliki aturan sendiri mengenai batasan umur memiliki pistol. Dari minimal 14 tahun di Montana hingga 21 tahun di Illinois. Akan tetapi di 30 negara bagian adalah legal bagi anak-anak tanpa batasan usia memiliki senapan laras panjang karena tak ada regulasinya.

Bahkan seseorang kadang perlu izin untuk membawa senjata ke luar negara bagian di mana ia terdaftar membeli senjata. Sebab, pemilik senjata tunduk pada UU di tempat mereka berada. Hal ini bergantung pada aturan yang berlaku pada setiap negara bagian.