Bamsoet Maju Munas, Anggap Airlangga Langgar Kesepakatan soal AKD

kumparanNEWSverified-green

comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Bambang Soesatyo dan Airlangga Hartarto menghadiri Rapimnas Partai Golkar di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis (14/11/2019). Foto: Nugroho Sejati/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Bambang Soesatyo dan Airlangga Hartarto menghadiri Rapimnas Partai Golkar di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis (14/11/2019). Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Rencana Bambang Soesatyo (Bamsoet) maju di Munas Partai Golkar pada 3-6 Desember 2019, dianggap Airlangga Hartarto sebagai pelanggaran atas kesepakatan keduanya terkait kursi Ketua MPR untuk Bamsoet.

Alih-alih merespons komitmen mendukung Airlangga di Munas, Bamsoet melalui pendukungnya justru melontarkan Airlangga yang melanggar kesepakatan. Yaitu janji Airlangga menempatkan pendukung Bamsoet di Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

"Tidak dipenuhinya komitmen oleh Airlangga Hartarto terhadap Bamsoet sebelum pemilihan ketua MPR untuk merangkul dan mengakomodir para pendukung Bamsoet dalam susunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR RI, membuat gerbong Bamsoet semakin militan dan membuat Bamsoet sulit untuk tetap bertahan pada posisi cooling down," ucap Ketua Timses Bamsoet, Achmadi Noor Supit, dalam rilisnya, Rabu (20/11).

kumparan post embed

Tak hanya itu, Supit menyebut Airlangga sewenang-wenang memecat sejumlah tenaga ahli Fraksi Partai Golkar yang menjadi pendukung Bamsoet, hingga pencoretan seluruh anggota kepanitiaan Munas Golkar yang terindikasi pro Bamsoet hari ini.

"Tindakan ini jelas-jelas melanggar 'gentleman agreement' dan melanggar keputusan rapim tentang mendahulukan musyawarah mufakat sebelum voting," tutur Supit.

Anggota DPR asal Kalsel itu menilai sikap Airlangga sebagai tindakan mempertontonkan kekuasaan yang otoriter dan suka-suka, serta wanprestasi sehingga tidak mungkin lagi ada kesepakatan atau musyawarah mufakat.

kumparan post embed

"Hal itu tentu saja akan memunculkan perlawanan dan berpotensi melahirkan Munas tandingan seperti Ancol vs Bali pada waktu lalu, dan permasalahan hukum lainnya yang bakal timbul yang tak bisa dihindari," kata Supit.

"Golkar pecah lagi karena tindakan antidemokrasi dan intimidatif dari Airlangga Hartarto dan orang-orang dekat sekelilingnya."

Ketua DPP Golkar pendukung Airlangga, Ahmad Doli Kurnia, heran Airlangga dianggap melanggar kesepakatan. Padahal, Bamsoet yang langgar janji tak akan maju Munas.

"Kok Pak Airlangga jadinya yang melanggar kesepakatan ya? Kan waktu itu kesepakatan antara Pak Airlangga dan Bamsoet dan yang sudah mendapat manfaat dari kesepakatan itu Pak Bamsoet. Yang melanggar Bamsoet, kok jadi Pak airlangga yang melanggar gitu," tanya Doli.

"Kan waktu itu Pak Bamsoet secara jelas menyatakan dia akan memberikan dukungan Pak Airlangga di Munas 2019," tegas Ketua Komisi II DPR itu.