Bamsoet: Saya Dukung Pernyataan Presiden Tak Amandemen UUD 1945

Presiden Joko Widodo menyatakan menolak amandemen UUD 1945 yang wacananya menjadi melebar dari menghidupkan lagi GBHN ke urusan perpanjang masa jabatan presiden.
Merespons itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan menerima masukan Jokowi.
"Saya dukung statement Pak Presiden," ucap Bamsoet kepada kumparan, Senin (2/12).
Bamsoet tak berkomentar lebih. Amandemen UUD 1945 adalah rekomendasi resmi MPR periode 2014-2019 kepada MPR saat ini yang dipimpin Bamsoet.
Bamsoet bersama pimpinan MPR lain, lalu menjaring seluas mungkin masukan akademisi hingga ormas soal amandemen UUD 1945. Harapannya adalah amandemen untuk memberi kewenangan MPR menghidupkan GBHN.
Namun, isu itu bergulir liar hingga ada masukan parpol yang ingin mengevaluasi masa jabatan presiden. NasDem ingin presiden jadi 3 periode, dan PKB ingin presiden dipilih MPR.
Atas isu yang liar itu, Presiden Jokowi menyatakan lebih baik amandemen UUD 1945 tidak perlu dilakukan. Dia menolak presiden dipilih MPR, dan menolak masa jabatan jadi 3 periode.
"Ada yang lari presiden dipilih MPR, ada yang lari presiden 3 periode, ada yang lari presiden satu kali, 8 tahun. Kan ke mana-mana seperti yang saya sampaikan. Jadi lebih baik tidak usah amandemen," tutur Jokowi di istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12).
"Kita konsentrasi saja ke tekanan-rekanan eksternal yang bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan," imbuh Jokowi.
