Bike to Work soal Jalur Sepeda Dibongkar: Green City Tercoreng, UU Diingkari

Pesepeda memacu kecepatannya di jalur sepeda permanen di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (9/5). Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO

Komunitas Bike to Work angkat suara terkait wacana pembongkaran jalur sepeda yang muncul dalam rapat kerja Kapolri dengan Komisi III DPR RI. Mereka menilai hal itu bertentangan program Green City.

“Semua kota di dunia akan menuju lifeable city, smart city, green city jadi tercoreng gegara legislatif menekan soal jalur sepeda,” kata Ketua Tim Advokasi Bike To Work Fahmi Saimima lewat keterangannya, Jumat (18/6).

Soedarjanto mengatakan, wacana jalur sepeda dibongkar sama dengan mengabaikan rekomendasi Ombudsman dan program Jakarta Ramah Sepeda.

Pesepeda memacu kecepatan saat melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (30/5/2021). Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO

Meski begitu, kata Soedarjanto, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kebijakan itu ke Pemprov DKI. Sebagai komunitas, dia hanya bisa memberi masukan dan pandangan terkait jalur sepeda permanen.

“Kalau jadi kebijakan Pemprov ya kami manut,” ucapnya.

Sebelumnya, dalam rapat komisi III dengan Polri, salah satu anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyampaikan masukan ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit untuk membongkar jalur sepeda.

Belakangan dari penjelasannya, Sahroni menegaskan, bahwa hanya planter box-nya yang dibongkar bukan jalurnya. Planter box itu terbuat dari beton.

“Betonnya yang dibongkar bukan jalur marka hijaunya. Karena marka jalur hijau itu sudah benar karena sesuai aturan UU," kata Sahroni lewat Instagramnya seperti dilihat pada Jumat (18/6).

Terpisah, Wagub DKI Riza Patria menghargai langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk lebih dulu mengadakan kajian sebelum jalur sepeda dibongkar. Sehingga ada solusi terbaik untuk itu.