BNPT Minta Kemendagri Bantu Awasi 500 WNI yang Dideportasi dari Suriah

Kepala BNPT Suhardi Alius (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Pemerintah memperketat pengawasan 500 WNI yang dideportasi dari Suriah. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi pengaruh ISIS di Indonesia. Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius mengatakan, pihaknya meminta bantuan perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemedagri) di daerah dalam mengawasi 500 WNI tersebut.

"Kita minta peran dari Kemendagri untuk mengutus perwakilan daerah untuk menjemput dan lihat di mana mereka tinggal dan bergaul sama siapa untuk monitoring selanjutnya," jelasnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5).

Proses pengawasan ini, kata Suhardi, akan terus dilakukan kepada WNI yang dideportasi dari Suriah. Hal ini dilakukan untuk mencegah apabila mereka melakukan pergerakan mencurigakan, seperti merencanakan aksi terorisme.

"(Pengawasan) seterusnya. Tapi kan mereka bergerak dinamis. Ini perlu dimonitor," jelasnya.

Ilustrasi ISIS (Foto: REUTERS)

Sejauh ini, BNPT masih mendata dan memetakan 500 WNI yang dideportasi dari Suriah. Nantinya, selain memberikan program deradikalisasi kepada WNI yang dideportasi dari Suriah selama satu bulan, BNPT akan mengawasi secara ketat para WNI tersebut di daerah mereka.

"Ada sekitar lima ratus, kita datakan itu semua dan kita petakan," pungkasnya.

Suhardi sendiri sempat mendorong Pemerintah Turki untuk memberikan informasi kepada Pemerintah Indonesia khususnya BNPT terkait kombatan ISIS asal Indonesia.

Sebab, ratusan mantan kombatan ISIS itu berpotensi melakukan aksi teror di Indonesia. Hal itu serupa dengan teror bom bunuh diri di gereja di Surabaya, yang pelakunya baru pulang dari Suriah.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga sempat menjelaskan jumlah WNI yang sudah berangkat ke Suriah tercatat lebih dari 1.100 orang. Sebanyak 500 di antaranya masih di Suriah, 103 meninggal dunia di Suriah, dan sisanya sekitar 500 telah dideportasi ke Indonesia.