Dahnil Anzar: Saya Korupsi Apa?

Dahnil Aznar Simanjuntak. (Foto: Nugroho Sejati/kumparan)

Nila setitik rusak susu sebelanga. Begitulah pepatah lama berbicara. Pepatah yang kiranya kini dirasakan oleh Dahnil Anzar.

Tersangkutnya nama Dahnil dalam kasus dugaan korupsi anggaran Kemah Pemuda Islam bisa meruntuhkan reputasi juru bicara Prabowo-Sandi dalam sekejap mata. Mantan ketua umum Pemuda Muhammadiyah itu dikenal cukup vokal untuk melawan korupsi.

Ia bahkan sempat menerbitkan buku berjudul "Dinasti Rente" pada 2014 terkait dengan pola-pola dinasti politik yang korup di Indonesia. Dahnil juga nyaring bersuara dalam mendorong dan mengkritik polisi untuk menyelesaikan kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan.

Namun sejak akhir November 2018, pencarian nama Dahnil selalu terkait dengan dugaan penyalahgunaan anggaran acara Kemah Pemuda Islam yang berlangsung pada 16-17 Desember tahun lalu di Candi Prambanan.

Selaku ketua Pemuda Muhammadiyah, ia disebut mengetahui perihal praktik korupsi dalam penyelenggaraan acara tersebut. Namun Dahnil membantah. Ia mengaku tak tahu menahu perihal teknis acara tersebut. Bahkan tanda tangan di dalam laporan ternyata merupakan hasil pemindaian (scan).

“Masa Dahnil korupsi. Saya korupsi apa,” kata Dahnil menjawab pertanyaan awak media di sela acara Muktamar Pemuda Muhammadiyah XVII di Yogyakarta, Minggu (25/11).

Selain menodai reputasi Dahnil sebagai aktivis anti-korupsi, kasus Kemah Pemuda juga mewarnai jalannya Muktamar Pemuda Muhammadiyah. Salah satu inti acara muktamar yakni mencari pengganti Dahnil Anzar.

Sepak Terjang Dahnil Anzar (Foto: Basith Subastian/kumparan)

Salah satu calon ketua umum yang diajukan pada saat itu adalah Ahmad Fanani. Sosok yang mendapat dukungan Dahnil ini juga diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi Kemah Pemuda. Apalagi ia merupakan ketua panitia acara tersebut.

Tak ayal, permasalahan ini dianggap punya kaitan dengan pemilihan pemimpin Pemuda Muhammadiyah periode 2018-2022.

Atas masalah yang menerpanya, Dahnil membela diri. Ia mengklaim ada pihak tertentu yang sengaja mencemarkan nama baiknya dan Pemuda Muhammadiyah.

Berikut hasil wawancara kumparan dengan Dahnil soal kasus Kemah Pemuda Islam 2017. Wawancara dilakukan di waktu yang berbeda, yakni setelah pemeriksaan di Polda Metro Jaya Jakarta dan di area Muktamar Pemuda Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Bagaimana awal mula keikutsertaan Pemuda Muhammadiyah dalam kegiatan Kemah Pemuda Islam 2017 di Jawa Tengah?

Jadi sekitar bulan September 2017, Menpora Imam Nahrawi menelepon saya untuk hadir di rumah dinas beliau untuk diskusi. Kemudian saya datang ke sana, ternyata di rumah Menpora sudah ada Ketua Umum GP Ansor Gus Yaqut Cholil.

Pada prinsipnya, Pak Menpora menyampaikan ada kekhawatiran terkait dengan potensi konflik horizontal yang semakin meluas karena isu anti-Pancasila, ada isu antitoleransi, ada tudingan pemerintah Pak Jokowi anti-Islam. Kemudian ada isu para ulama dikriminalisasi. Lalu beliau (Menpora) minta tanggapan saya dan Gus Yaqut.

Selain itu, Pak Imam menyampaikan bagaimana caranya supaya suasana kondusif. Salah satu upaya yang ingin beliau lakukan yaitu mempersatukan secara simbolik GP Ansor dan Pemuda Muhammadiyah.

Presiden Jokowidodo menghadiri Apel Kebangsaan Pemuda Islam Indonesia. (Foto: Dok. Biro Pers Setpres)

Maka Pak Imam menawarkan dan mengajak bikin kegiatan bersama yang difasilitasi oleh Menpora dengan melibatkan GP Ansor dan Pemuda Muhammadiyah.

Saat itu saya enggak jawab. Saya bilang bahwa hal ini harus didiskusikan dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Karena di Pemuda Muhammadiyah (pengambilan) keputusannya bersifat kolektif kolegial.

Apa jawaban Pimpinan Pusat Muhammadiyah?

Pimpinan Pusat menyatakan, ‘(Pemuda Muhammadiyah) selama ini sangat kritis terutama Mas Dahnil,’ kata bapak-bapak Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi supaya meredam potensi konflik horizontal tidak terjadi, bapak-bapak Pimpinan Pusat Muhammadiyah bilang tidak ada salahnya ajakan pemerintah.

Tapi kekhawatiran bapak-bapak di Muhammadiyah saat itu disampaikan oleh Pak Haedar Nashir (Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah) untuk tetap hati-hati dan waspada. Mereka hanya khawatir kami ‘dikerjai’.

Seberapa jauh keterlibatan Anda dalam acara tersebut?

Saya enggak bisa ikut, karena usia saya tidak sesuai aturan UU Kepemudaan yang mengatur bahwa yang bisa terlibat kegiatan itu adalah orang usia 16-30 tahun. Saya 35 (tahun) saat itu, sekarang 36.

Akhirnya dari sana kami rapat dan menunjuk Ahmad Fanani (Ketua Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan Pemuda Muhammadiyah) sebagai Person In Charge untuk panitia bersama GP Ansor dan Menpora.

Polemik Dugaan Korupsi Kemah Pemuda Islam (Foto: Basith Subastian/kumparan)

Sejauh yang Anda ketahui, bentuk kegiatan yang diusulkan Pemuda Muhammadiyah seperti apa?

Kami ajukan kegiatan pengajian akbar GP Ansor dan Pemuda Muhammadiyah.

Kemudian pada proposal yang disusun oleh tim Ahmad Fanani yang mewakili Pemuda Muhammadiyah, menyebut bahwa Pemuda Muhammadiyah difasilitasi guna memobilisasi peserta dengan anggaran sekitar Rp 2 miliar.

Sedangkan Ansor Rp 3 miliar plus 500 juta. Nah, di situ nanti ada beberapa masalah.

Apa masalahnya?

Ternyata teman-teman baru sadar kontrak semua dilanggar Kemenpora. Jadi bagian acara di Prambanan itu nggak ada di kontrak. Yang kami ajukan di kontrak itu pengajian akbar namanya.

Berangkat dari sana, berarti proposal kita gak dilaksanakan karena usulan kami gak pernah terealisasi. Jadi di kontrak ada pasal 9 kalau tidak terealisasi, enggak terlaksana, pihak kedua harus kembalikan dana.

Oleh sebab itu Fanani dan kawan-kawan mengusulkan mengembalikan uang dalam bentuk cek dengan nominal sebesar Rp 2 miliar.

Pengembalian ini juga terkait dengan harga diri Muhammadiyah dan Pemuda Muhammadiyah. Maka kami memutuskan secara hukum mengembalikan uang Rp 2 miliar itu.

Nah kemarin kami sudah sampaikan kepada kemenpora mekanismenya. Kami baru kirimkan cek yaa, Rp 2 miliar.

Cek pengembalian Rp 2 miliar ke Kemenpora. (Foto: Fadjar Hadi/kumparan)

Apa dari awal Anda mengetahui detail perihal kontrak acara yang dilakukan antara Kemenpora, GP Ansor, dan Pemuda Muhammadiyah?

Saya tidak tahu. Itu Fanani dan Kemenpora.

Tapi ada tanda tangan Anda di situ?

Saya tidak terlibat langsung secara teknis kegiatan itu. Itu adalah tanda tangan scan yang saya tidak mengetahui peruntukannya buat apa.

Nanti tentu akan banyak penjelasan dari teman-teman panitia yang menangani itu, ada Mas Abdul Rahman Syahputra (Bendahara Umum Pemuda Muhammadiyah), ada Mas Virgo (Wakil Sekretaris Majelis Hukum dan HAM Pemuda Muhammadiyah. Mereka yang saya pikir yang tahu persis terkait dengan itu.

Saya juga kaget tiba-tiba saya dikaitkan. Bahkan sorotan utama seolah-olah saya begitu loh. Bukan kegiatan Pemuda Muhammadiyah.

Presiden Jokowidodo menghadiri Apel Kebangsaan Pemuda Islam Indonesia. (Foto: Dok. Biro Pers Setpres)

Apa respon Menpora kepada Pemuda Muhammadiyah soal kasus ini?

Beliau menyatakan pasti ada yang sedang mencari-cari permasalahan.

Apa dari pihak Pemuda Muhammadiyah mengetahaui siapa yang melakukan pelaporan?

Saya enggak tahu ya. Seharusnya itu bisa dibuka siapa pelapornya, siapa yang menyebar fitnah itu. Karena kan kepolisian tidak mendasari penyelidikannya atas temuan BPK. Karena BPK sejak awal menyatakan tidak ada masalah, Kemepora juga bilang tidak ada masalah, tapi kemudian tiba-tiba ada masalah dari pelapor.

Itu juga, kami sepakat pelapor harus bertanggung jawab, apalagi kemudian fitnah itu justru dialamatkan ke saya yang tidak tahu sama sekali terkait dengan kegiatan ini, pelaporan dan segala macam.

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menjawab pertanyaan wartawan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Krimsus, Polda Mertojaya, Jakarta, Jumat (23/11/2018). (Foto: ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Artinya kalau kemudian terjadi kriminalisasi terhadap kami yang justru sejak awal ingin membantu Presiden di tengah situasi pada saat itu karut marut, tapi kemudian kami justru hari ini dicari-cari dan dikriminalisasi.

Kalau (kasus) dicari-cari, semua ormas bisa dipenjara. Nah ini yang menurut kami mengerikan. Ini ancaman serius.

Nah kalau mau adil ya dicari saja semua ormas. Misalnya GP Ansor, dicari detail laporan keuangannya, cek semuanya. Pemuda Muhammadiyah, cek. Semuanya bisa ditemukan pasti ada kesalahannya.

Posisinya sekarang yang dicari-cari itu Pemuda Muhammadiyah. Jadi kalau Anda cari sampai detail kesalahannya, pasti ada. Karena memang nggak profesional.

Apa Anda melihat ada hubungan antara masalah ini dengan penyelenggaraan Muktamar yang sedianya memilih ketua baru?

Saya nggak tau persis. Tapi yang jelas siapa pun yang melakukan itu berusaha menebar fitnah terhadap Pemuda Muhammadiyah dan terhadap saya, berusaha melakukan delegitimasi kepada saya. Yang jelas ini menyakitkan buat saya secara pribadi dan keluarga.