Dasco soal Megawati Sebut Marak Pengerahan Aparat di Jateng: Laporkan ke Bawaslu

Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad tiba menghadiri Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Foto: Abid Raihan/kumparan

Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, merespons pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal Pilgub Jateng 2024. Megawati menilai, ada kecurangan berupa pengerahan aparat.

Dasco mengatakan, tudingan tersebut jauh lebih baik jika dilaporkan kepada pihak berwenang dalam hal ini Bawaslu serta sentra Gakkumdu (penegakkan hukum terpadu) yang isinya Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan.

“Saya pikir apa yang disampaikan tadi dan juga kemudian ada di beberapa media, mungkin akan bisa dibuktikan apabila kemudian ada laporan ke Bawaslu, ke Gakkumdu,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (28/11).

Wakil Ketua DPR ini menyebut, pihaknya akan memonitor proses tersebut.

Sebelumnya hasil Pilgub Jateng berdasarkan hitung cepat (quick count) beberapa lembaga survei, paslon yang diusung KIM Plus, Ahmad Luthfi-Taj Yasin unggul dari paslon yang diusung PDIP Andika Perkasa-Hendrar Prihadi.

Berikut hasil quick count dari beberapa lembaga survei:

Lembaga Survei Indonesia (LSI)

Charta Politika

Indikator Politik

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Foto: PDIP

Sementara Megawati mengaku mendapat banyak laporan kecurangan di Pilkada Jawa Tengah. Ia mengatakan, ada upaya pengerahan pejabat kepala daerah hingga mutasi Polri demi tujuan politik tertentu.

"Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan penjabat kepala daerah, hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral," kata Presiden ke-5 Indonesia dalam video yang dirilisnya, Rabu (27/11).

Megawati mengaku dekat dengan Jawa Tengah, yang selama ini disebut-sebut sebagai daerah yang menjadi basis suaranya PDIP atau dikenal sebagai 'kandang banteng'.

Dia meyakini partai berlogo banteng bermoncong putih tidak mungkin kalah, bila Pilkada berlangsung jujur dan adil.

"Namun dalam situasi ketika segala sesuatu bisa dimobilisasi oleh kekuasaan, maka yang terjadi adalah pembungkaman. Apa yang terjadi saat ini sudah diluar batas-batas kepatutan etika, moral dan hati nurani," tutur Megawati.