Debat RK-Pram soal Fasilitas Disabilitas di Bandung dan Jakarta

6 Oktober 2024 22:18 WIB
·
waktu baca 3 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Proses debat pertama pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (6/10/2024). Foto: YouTube/ KPU PROVINSI DKI JAKARTA
zoom-in-whitePerbesar
Proses debat pertama pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (6/10/2024). Foto: YouTube/ KPU PROVINSI DKI JAKARTA
ADVERTISEMENT
Cagub Pramono Anung terlibat debat dengan cagub Ridwan Kamil dalam sesi tanya jawab di debat perdana Pilkada Jakarta 2024, Minggu (6/10) malam.
ADVERTISEMENT
Awalnya Pramono bertanya terkait permasalahan fasilitas terhadap penyandang disabilitas. Dia lalu membandingkan persoalan di Jakarta dan Bandung yang dinilai hampir sama.
"Untuk itu pertanyaan saya sederhana, bagaimana Kang Emil dalam konteks SDM transformasi jadi kota global kepada kelompok disabilitas, karena perbedaan Jakarta dan Bandung relatif hampir sama. Bagaimana cara menangani dan kenapa itu dilakukan, kami mohon diberi jawaban," kata Pram di debat Pilkada Jakarta 2024.
Mendengar pertanyaan itu, Ridwan Kamil lalu membeberkan visi misi RIDO terhadap penyandang disabilitas. Menurutnya, pemerintah harus berkeadilan dalam memperlakukan warganya.
RK lalu memamerkan sejumlah pencapaiannya selama memimpin Kota Bandung dan Jawa Barat. Ia juga ingin menerapkan hal itu di Jakarta. RK ingin setiap perusahaan mau mempekerjakan penyandang disabilitas sesuai kemampuannya.
ADVERTISEMENT
"Pertanyaan Mas Pram ini adalah konteks berkeadilan, yang namanya berkeadilan semua di republik ini selama dia anak bangsa kita harus mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan kesehatan pekerjaan, dalam mobilitas di kota," tutur dia.
"Sebagai yang aktif di perkotaan saya mengamati mayoritas di kota di Indonesia itu amannya hanya untuk kita lelaki dewasa, disabilitas dan lain-lain kadang-kadang susah, selama pengalaman saya reformasi semua perempatan jalan trotoar dihadirkan jalur disabilitas, hal begitu terus kita tingkatkan," ujar RK.
"Jadi semua kantor di InsyaAllah wajib menandatangani kontrak bahwa mereka adalah perusahaan yang akan mempekerjakan siapa pun tanpa memandang apakah dia distabilitas atau tidak selama disabilitas itu bisa, contoh tunanetra, dia bisa kita pekerjaan di data center, di call center tak perlu visual," sambungnya.
ADVERTISEMENT
Mendengar pernyataan RK, Pram lalu menceritakan pengalaman rekannya yang merupakan ketua komunitas disabilitas dan lansia di Bandung.
Menurut Pram, apa yang disampaikan RK jauh berbeda dengan yang terjadi di Kota Bandung. Para komunitas disabilitas kesulitan mendapatkan fasilitas sehingga ia terpaksa turun tangan membantu.
"Bukan saya menyampaikan sesuatu yang mengarang, temen saya farhat helmi sebagai ketua di LAN (disabilitas danlansia), yang ada di bandung selama ini untuk menyewa ruangan kantornya saja kesulitan bahkan untuk aktivitas sehari mengalami kesulitan," kata dia.
"Saya yang ada di Jakarta saat itu karena dia sahabat saya ini maka kamilah kemudian nanti bisa ditanyakan kepada sahabat saya yang namanya Farhat. Kamilah kemudian yang memenuhi hal itu, jadi praktik di lapangan sering kali berbeda dengan yang di luar lapangan," imbuh Pram.
ADVERTISEMENT
Pernyataan Pram itu lalu direspons RK dengan permintaan maaf. Ia menuturkan, kepemimpinannya tidak seluruhnya bisa menuntaskan masalah. Meski begitu, ia menyebut selama memimpin sudah banyak perubahan yang terjadi.
"Ibu saya mengatakan kalau dianggap salah saya minta maaf, kalau dirasa masih belum cukup. saya tidak akan exquisite. Cuma kalau adil Mas Pram, perubahan sebelum saya menjabat dan setelah saya menjabat pemimpin berubahnya itu banyak, mungkin bukan tidak 100 persen, no body perfect jugakan, tapi kalau ditanya dengan angka bisa membuktikan betapa perubahan perubahan untuk golongan disabilitas sangat signifikan tapi belum 100 persen," tandasnya.